Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Masih Berproses, PH Pelapor Minta Penyidik Segera Tetapkan Bendahara UPTD Pendidikan Sebagai Tersangka

Kasus Dugaan Pencemaran Nama Baik Masih Berproses, PH Pelapor Minta Penyidik Segera Tetapkan Bendahara UPTD Pendidikan Sebagai Tersangka
Pelapor Hermansyah Telaumbanua alias Herman warga Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli. (kliksumut.com/ist)

KLIKSUMUT.COM | GUNUNGSITOLI – Kepolisian Resor Nias, Polda Sumatera Utara, memastikan penanganan laporan dugaan tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial masih dalam proses penyidikan. Hal ini tertuang dalam Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor B/2508/IV/RES.2.5./2024/Reskrim yang diterbitkan pada 01 April 2024 dan ditujukan kepada pelapor Hermansyah Telaumbanua alias Herman warga Desa Dahana Tabaloho, Kecamatan Gunungsitoli.

Dalam SP2HP yang ditandatangani oleh AKP Iskandar Ginting, S.H selaku Kasat Reskrim Polres Nias pada saat itu, disebutkan bahwa laporan polisi LP / B / 227 / VI / 2022 / NS tanggal 04 Juni 2022 telah ditingkatkan statusnya ke tahap penyidikan. Perkara ini berawal dari dugaan unggahan di media sosial Facebook pada Senin, 23 Mei 2022 sekitar pukul 23.00 WIB.

Pelapor menduga telah terjadi tindak pidana “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”. Perbuatan tersebut disangkakan melanggar pasal 45 Ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE Jo Pasal 27 Ayat (3) UU ITE Jo Pasal 310 ayat (1) dan (2) KUHPidana.

BACA JUGA: Bobby Nasution Kuliahkan Anak Nelayan yang Meninggal di Nias Selatan, Sekaligus Siapkan Pekerjaan

Seiring berjalannya proses penyidikan, Penasihat Hukum pelapor telah menyampaikan permintaan resmi kepada penyidik Polres Nias agar segera mengambil langkah hukum tegas, yaitu dengan menetapkan status tersangka kepada terlapor.

Berdasarkan informasi dari kuasa hukum pelapor, terlapor dalam perkara ini diketahui berprofesi sebagai Bendahara UPTD Cabang Dinas Pendidikan Regional XIII. Pihak pelapor menilai sudah cukup bukti permulaan yang dimiliki penyidik untuk menaikkan status terlapor.

“PH pelapor meminta penyidik untuk segera menetapkan tersangka. Ini penting agar ada kepastian hukum dan efek jera, khususnya bagi ASN yang diduga terlibat dalam penyebaran informasi yang merugikan nama baik orang lain di ruang publik,” ujar sumber dari tim kuasa hukum pelapor, Sabtu, 18 Juli 2026.

Pihak pelapor berharap proses hukum dapat berjalan objektif, profesional, dan tanpa tebang pilih, mengingat terlapor merupakan aparatur sipil negara yang seharusnya menjadi contoh dalam penggunaan media sosial.

Di sisi lain, proses pemanggilan saksi juga menjadi bagian dari upaya penyidik untuk melengkapi berkas perkara. Berdasarkan percakapan WhatsApp antara pelapor dengan penyidik pembantu pada 12 Agustus 2024, diketahui bahwa surat panggilan telah disampaikan kepada saksi bernama Obedi Halawa.

Dalam chat pukul 09.09 WIB, pelapor menanyakan jadwal kehadiran saksi. Penyidik pembantu menjawab bahwa jadwalnya pukul 09.30 WIB.

Namun pada pukul 11.07 WIB, penyidik pembantu menginformasikan hasil koordinasi dengan saksi. “udah dihadiri bang dan setelah koordinasi ke dia, dia engga bersedia terkait dengan hal tersebut bang,” demikian isi pesan tersebut.

Ketidakhadiran saksi ini tentu menjadi catatan bagi penyidik dalam melengkapi unsur- unsur dalam perkara dugaan pencemaran nama baik tersebut.

Dalam SP2HP tersebut, Polres Nias juga mencantumkan kontak person untuk koordinasi lebih lanjut, yaitu IPDA AMAN P. HAREFA, S.E., M.H, selaku Kanit IV Tipidter sebagai Penyidik, dan BRIPDA KEVAN JUNIUS ZEBUA selaku Penyidik Pembantu pada saat itu.

Pihak Polres Nias menyatakan akan terus memberikan pemberitahuan perkembangan penyidikan kepada pelapor secara berkala sesuai amanat Pasal 109 ayat KUHAP.

BACA JUGA: Rekonstruksi SMAN Unggulan Sukma Nias Rampung Desember 2026, Warga Optimistis Lahirkan SDM Unggul dari Kepulauan Nias

Kasus ini mendapat perhatian karena menyangkut etika penggunaan media sosial oleh masyarakat umum, termasuk ASN. Penggunaan platform digital yang tidak bijak dapat berimplikasi hukum, apalagi jika memuat unsur penghinaan dan pencemaran nama baik.

Hingga berita ini diturunkan, penyidikan di Satreskrim Polres Nias masih terus berjalan. Pihak Polres Nias belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait rencana pemanggilan ulang saksi maupun jadwal gelar perkara penetapan tersangka.

Asas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan dalam penanganan perkara ini hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. (KSC)

Reporter: Martinus Gea

Pos terkait