KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Presiden Joko Widodo bergegas meyakinkan para investor dan birokrat tentang masa depan Ibu Kota Nusantara (IKN) menyusul pengunduran diri kepala dan wakil kepala otorita ibu kota baru tersebut yang memicu keraguan.
Proyek pembangunan IKN diperkirakan mencapai $32 miliar atau sekitar Rp520 triliun.
Pengumuman Jokowi bahwa ia akan mulai bekerja bulan depan dari sebuah kantor di IKN, lebih dari 1.200 km dari Jakarta, tidak menghilangkan kekhawatiran mengenai proyek warisannya itu, kata para analis.
BACA JUGA: Jokowi: Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur Karena Alasan Pribadi
“Kepercayaan investor menurut saya sudah anjlok. Mereka sudah ragu dan wait and see, antara lain karena status tanah yang tidak jelas, dan juga karena tidak transparannya tata kelola ibu kota baru itu,” kata Yanuar Nugroho, mantan Wakil Kepala Staf Presiden.
“Pengunduran diri ini memperburuk keadaan… alih-alih menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, pemerintah justru berusaha menutupinya,” katanya, menggambarkan Jokowi sedang dalam upaya meredam kerusakan lebih jauh.
Bepergian ke IKN hanya sehari setelah dua teknokrat itu mengundurkan diri tanpa penjelasan, Presiden meresmikan sekolah-sekolah, kompleks perkantoran dan menjanjikan investasi asing akan datang.
Namun bertahun-tahun setelah Presiden mengumumkan proyek unggulannya itu, yang dimaksudkan untuk meringankan beban Jakarta yang padat lalu lintas, tercemar, tenggelam dan padat penduduknya, belum ada pendanaan asing yang masuk.
Juru bicara kepresidenan merujuk pertanyaan mengenai keraguan akan masa depan IKN pada komentar Presiden Jokowi sebelumnya yang mengatakan bahwa proyek tersebut akan terus berjalan sesuai rencana.
Jokowi akan menyelesaikan jabatannya pada Oktober ini setelah menjalani masa jabatan maksimal dua periode sementara proyek warisannya itu menghadapi sejumlah masalah, termasuk masalah lahan, pasokan air, ancaman penyakit tropis seperti malaria, dan keengganan yang meluas di kalangan pegawai negeri untuk pindah.
Batu sandungan yang lebih besar bisa jadi adalah presiden terpilih Prabowo Subianto.
Prabowo memenangkan pemilu pada Februari dengan menjanjikan “keberlanjutan”, tetapi mantan panglima Kostrad tersebut memiliki proyek warisannya sendiri yang bermasalah, yakni program “makanan gratis” senilai $29 miliar yang dimaksudkan untuk mengekang stunting.
Secara pribadi, Prabowo belum membahas perpindahan ke IKN dengan timnya, dan meskipun ia telah berjanji untuk terus mengembangkannya, hal tersebut sepertinya tidak akan terjadi secepat yang diharapkan Jokowi, kata seorang politisi yang memiliki pengetahuan langsung mengenai masalah itu kepada kantor berita Reuters.
Juru bicara Prabowo tidak segera menanggapi permintaan komentar, namun secara terbuka Prabowo mengatakan dia berkomitmen untuk melanjutkan proyek tersebut.
Sejumlah anggota koalisi Prabowo juga secara pribadi membahas keraguan mengenai kapasitas anggaran negara untuk mendanai ibu kota baru dan program gizi tersebut, kata seorang politisi senior yang terlibat.
“Jika sumber daya menjadi langka, (IKN) hanya akan menjadi barang yang tidak berguna,” kata analis politik Kevin O’Rourke. “Akan ada banyak persaingan memperebutkan anggaran belanja di pemerintahan Prabowo.”
Dibayangkan sebagai kota pintar ramah lingkungan yang sangat modern dan dilengkapi dengan taksi terbang, IKN lebih ambisius secara teknologi dan logistik dibandingkan ibu kota-ibu kota administratif baru di kawasan Asia seperti Naypyidaw di Myanmar, dan Putrajaya di Malaysia.
Ribuan PNS rencananya akan diberangkatkan ke IKN mulai September ini, tetapi ada pula yang enggan berangkat.
Dari hampir selusin pegawai negeri sipil yang berbicara kepada Reuters, hanya dua yang ingin pindah, sementara yang lain mengatakan mereka akan mempertimbangkan untuk berhenti atau meminta mutasi jika diminta pindah.
“Tidak ada apa-apa di sana, fasilitas kesehatan dan pendidikan, dan sebagainya,” kata seorang pegawai negeri di Kementerian Perhubungan. “Itu bukan pilihan, melainkan pengorbanan.”
Pemerintah telah memastikan fasilitas dasar termasuk apartemen, air, listrik, dan internet akan siap ketika pegawai negeri sipil tiba, kata Danis Sumadilaga, kepala gugus tugas infrastruktur proyek IKN.
“Kita harus paham, tidak semua fasilitas bisa didapat dalam sekejap. Kita ke sana untuk bekerja, mau fasilitas apa? Tidak bisa diharapkan seperti Jakarta,” ujarnya dalam sebuah wawancara baru-baru ini.
BACA JUGA: Pakar: Pengunduran Diri Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Berdampak Negatif Bagi Investasi di IKN
Gedung-gedung penting pemerintahan lainnya termasuk kantor kepresidenan, istana negara, dan beberapa gedung kementerian akan siap pada bulan Agustus saat Indonesia merayakan hari kemerdekaannya.
Investasi asing terhambat karena pemilu dan risiko terkait, kata Chris Wren, CEO BritCham Indonesia, seraya menambahkan bahwa minat terhadap investasi asing kini meningkat.
“Ada pihak-pihak yang tertarik menjadi investor untuk berbagai kebutuhan dan peluang – infrastruktur, teknologi kota pintar, utilitas, pendidikan, dll,” katanya. “Namun, masih ada perasaan bahwa situasinya masih jauh dari sempurna pada saat ini.”
Sejumlah pakar kesehatan masyarakat juga telah menyatakan keprihatinan mereka terhadap malaria. Kalimantan Timur, di mana ibu kota baru berada, merupakan provinsi dengan tingkat penyakit malaria tertinggi kedua di Tanah Air.
Pemerintah telah menekankan bahwa wilayah ibu kota itu bebas malaria, namun penularan masih menjadi risiko karena banyaknya pekerja tidak berdokumen yang melakukan penebangan ilegal di hutan sekitar, kata para ahli epidemiologi.
Data resmi menunjukkan tingkat malaria di Balikpapan, kota terdekat dengan IKN, meningkat lebih dari dua kali lipat dari tahun 2022 hingga 2023.
“Jika tidak hati-hati, saya menduga kasus malaria akan meningkat dalam enam bulan hingga satu tahun ke depan,” kata Iqbal Elyazar, dari unit penelitian klinis Universitas Oxford di Jakarta. (VOA)
