KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan selama Ramadan 2026 terbukti efektif. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi bulanan pada bulan Ramadan tercatat 0,68 persen (month-to-month), lebih rendah dibandingkan periode Ramadan 2022 dan 2025.
Komponen volatile food pada Februari 2026 mengalami kenaikan 2,50 persen (m-to-m) dengan andil 0,41 persen terhadap inflasi umum bulanan. Secara tahunan, inflasi pangan berada pada level 4,64 persen, masih dalam target pemerintah 3–5 persen.
Mayoritas komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, daging, telur, dan minyak goreng berkontribusi kurang dari 1 persen terhadap inflasi dibandingkan bulan sebelumnya. Fluktuasi harga juga tetap berada dalam kisaran Harga Eceran Tertinggi (HET) dan Harga Acuan Penjualan (HAP) yang ditetapkan pemerintah.
Kepala BPS Adininggar Widyasanti, Rabu (4/3/2026) menekankan, harga volatile food dan pangan secara year-on-year masih relatif aman. Beberapa komoditas seperti cabai rawit, telur, dan daging ayam ras di beberapa kabupaten/kota perlu mendapat perhatian khusus.
BACA JUGA: Harga Pertalite Aman, Menteri ESDM Pastikan Tak Naik Meski Selat Hormuz Ditutup
Untuk menjaga ketersediaan pangan, Badan Pangan Nasional (Bapanas) memperkuat program Gerakan Pangan Murah (GPM) yang telah dilaksanakan sebanyak 1.586 kali di 291 kabupaten/kota di 33 provinsi, meningkat 116,9 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Melalui Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP), hampir 10 ton cabai rawit dikirim ke Jakarta dan Nusa Tenggara Barat, termasuk 4,3 ton cabai dari Sulawesi Selatan, dengan biaya distribusi ditanggung pemerintah. Sementara itu, program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) oleh Perum Bulog mencatat realisasi 1,025 juta ton beras hingga akhir Februari 2026, dan tahun ini ditargetkan mencapai 828 ribu ton, ditambah 242 ribu ton jagung pakan untuk menjaga stabilitas harga sektor perunggasan.
Menjelang Idulfitri, pemerintah menyalurkan bantuan beras dan minyak goreng kepada 33,2 juta keluarga penerima manfaat, sebagai upaya melindungi daya beli masyarakat. Pengawasan rantai pasok diperkuat oleh Satgas Sapu Bersih Pelanggaran Pangan, yang memantau 28.270 titik mulai dari produsen hingga ritel.
Pengamat ekonomi pangan dan akademisi Prima Gandhi dari IPB University memuji langkah pemerintah dalam menjaga harga pangan tetap stabil. Menurutnya, intervensi berbasis data dan pemantauan harian efektif meredam lonjakan harga di tengah meningkatnya konsumsi masyarakat.
BACA JUGA: Festival Jejak Jajanan Nusantara 2026: Kemenko PM Perkuat Ekosistem UMKM dan Akses Pasar di GBK
“Kenaikan harga bahan makanan relatif sangat terkendali, artinya pangan tidak menjadi penyumbang utama inflasi,” ujar Prima.
Ia menambahkan, pengelolaan pasokan yang terkoordinasi dan respons cepat pemerintah diharapkan menjaga stabilitas harga hingga Idulfitri, melindungi daya beli masyarakat, sekaligus memastikan kepastian pasar bagi petani. (KSC)
TIM REDAKSI
