Indonesia–Inggris Resmikan Kemitraan Strategis Baru, Prabowo dan PM Keir Starmer Luncurkan Accord Bersejarah

Indonesia–Inggris Resmikan Kemitraan Strategis Baru, Prabowo dan PM Keir Starmer Luncurkan Accord Bersejarah
Dalam kunjungan kerja resmi ke Inggris, Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di London

KLIKSUMUT.COM | LONDON – Pemerintah Indonesia terus memperkuat kemitraan strategis dengan mitra utama global guna mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan perdagangan, sekaligus memperkokoh posisi Indonesia di panggung internasional. Dalam kunjungan kerja resmi ke Inggris, Presiden Prabowo Subianto bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menggelar pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer di London, Selasa (20/1/2026).

Pertemuan tersebut menjadi tonggak penting dalam hubungan bilateral kedua negara dengan diluncurkannya Accord for a New Strategic Partnership between the United Kingdom and Indonesia oleh Presiden Prabowo dan PM Starmer. Kesepakatan ini menandai babak baru kerja sama jangka panjang Indonesia–Inggris yang berlandaskan nilai demokrasi, saling menghormati, serta kedaulatan negara.

Accord kemitraan strategis ini berfokus pada empat bidang prioritas utama, yakni:

  1. Penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, perdagangan, dan investasi

  2. Kerja sama iklim, transisi energi, serta perlindungan alam

  3. Peningkatan kerja sama pertahanan dan keamanan

  4. Penguatan hubungan antar masyarakat melalui pendidikan, inovasi, dan pertukaran budaya

Kemitraan ini juga dirancang untuk melanjutkan serta memperdalam kolaborasi yang telah terjalin, baik secara bilateral maupun melalui forum multilateral, termasuk dukungan Inggris terhadap langkah Indonesia dalam Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD).

Bacaan Lainnya

BACA JUGA: Kerugian Tembus Rp9 Triliun, OJK dan Bareskrim Polri Perkuat Berantas Penipuan Sektor Keuangan

Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan, Menko Airlangga Hartarto menandatangani Indonesia–United Kingdom Economic Growth Partnership (EGP) pada 19 Januari 2026 bersama Secretary of State for Business and Trade Inggris, The Rt Hon Peter Kyle MP.

EGP merupakan salah satu pilar utama dalam Accord, yang dirancang sebagai kerangka kerja praktis dan berorientasi pada dunia usaha guna meningkatkan perdagangan, investasi berkualitas, serta penciptaan nilai tambah bagi kedua negara.

“Perjanjian ini mencerminkan komitmen kuat Indonesia dan Inggris dalam membangun kerja sama ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada pertumbuhan,” demikian disampaikan dalam pertemuan tersebut.

Menko Airlangga juga mendampingi Presiden Prabowo dalam United Kingdom–Indonesia Business and Investment Forum yang diselenggarakan oleh Deputi Perdana Menteri Inggris. Forum ini mempertemukan kepala negara dengan para pimpinan perusahaan terkemuka dari Indonesia dan Inggris sebagai wadah dialog strategis antara pemerintah dan dunia usaha.

Selain itu, Presiden Prabowo turut menghadiri King’s College Education Roundtable guna membahas penguatan kerja sama pendidikan tinggi dan pengembangan sumber daya manusia antara kedua negara.

BACA JUGA: KKP Resmikan Lembaga Pemeriksa Halal untuk Dukung Industri Kelautan dan Perikanan Nasional

Hubungan ekonomi Indonesia dan Inggris menunjukkan fundamental yang kuat. Pada periode Januari–November 2025, total perdagangan kedua negara tercatat mencapai USD 2,41 miliar, dengan surplus bagi Indonesia sebesar USD 459,50 juta. Capaian ini mencerminkan potensi besar untuk memperluas kerja sama di sektor perdagangan dan investasi ke depan.

Turut mendampingi Presiden Prabowo dalam rangkaian kegiatan tersebut antara lain Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono. (KSC)

TIM REDAKSI

Pos terkait