KLIKSUMUT.COM | LANGKAT – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Langkat kembali menunjukkan komitmennya dalam mengawal transparansi dan keadilan. Kali ini, mereka meundesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Stabat untuk segera mengusut tuntas dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengelolaan Rencana Kerja Anggaran Sekolah (RKAS) di lingkungan Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Langkat.
Dugaan pungli ini mencuat setelah beredar informasi bahwa setiap kepala sekolah tingkat SD dan SMP negeri di Langkat dibebankan pungutan sebesar Rp150.000. Dana tersebut diduga disetorkan melalui perantara tertentu, meskipun hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Disdik Langkat, termasuk Plh Kadisdik Robet Hendra Ginting.
BACA JUGA: Kendaraan Dinas Viral di Tempat Hiburan Malam, HMI Sumut Desak Pj Bupati Batubara Bertindak Tegas
HMI Langkat: Pungli Pendidikan Harus Segera Dihentikan!
Formatur Ketua Umum HMI Cabang Langkat, Alfi Syahrin, menegaskan bahwa dugaan praktik pungli ini mencederai dunia pendidikan dan tidak boleh dibiarkan berlarut-larut.
“Kami sangat menyayangkan adanya indikasi pungli di sektor pendidikan. Ini tidak hanya merugikan para kepala sekolah, tetapi juga berdampak negatif pada kualitas pendidikan di Kabupaten Langkat,” tegasnya.
Menurut Alfi, pungutan liar dalam pengelolaan RKAS berpotensi menghambat efektivitas penggunaan anggaran pendidikan yang seharusnya dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan fasilitas dan mutu pembelajaran.
Siap Gelar Aksi Unjuk Rasa Jika Tak Ada Respons Tegas
Merespons lambannya tindakan dari aparat penegak hukum, HMI Cabang Langkat berencana menggelar aksi unjuk rasa di depan Kejari Stabat dan Kantor Bupati Langkat dalam waktu dekat.
“Jika dalam waktu dekat tidak ada langkah tegas dari Kejari Stabat maupun Pj. Bupati Langkat, kami akan turun ke jalan untuk menyuarakan tuntutan kami. Kami tidak akan tinggal diam melihat dunia pendidikan dirusak oleh praktik korupsi,” ujar Alfi dengan nada tegas.
Rencana aksi ini diperkirakan akan melibatkan ratusan kader HMI serta elemen masyarakat lainnya yang peduli terhadap integritas pendidikan.
Selain itu, HMI juga mengajak seluruh masyarakat, terutama para pendidik, untuk berani melaporkan jika mengetahui atau mengalami praktik pungli di lingkungan pendidikan.
“Partisipasi aktif dari masyarakat sangat diperlukan untuk memberantas korupsi, khususnya di sektor pendidikan. Mari bersama-sama kita wujudkan pendidikan yang bersih dan berkualitas di Kabupaten Langkat,” pungkasnya.
BACA JUGA: Sumut Rawan Bencana Alam, Badko HMI Desak Kapolda Sumut Ambil Tindakan Tegas
Desakan HMI, Akankah Direspons Cepat oleh Kejari Stabat?
Dengan meningkatnya tekanan dari HMI dan elemen masyarakat, sorotan kini tertuju pada Kejari Stabat dan Pemerintah Kabupaten Langkat. Apakah mereka akan segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan pungli ini?
Kasus ini menjadi ujian bagi komitmen aparat dalam menindak praktik korupsi, terutama di sektor pendidikan yang seharusnya menjadi pilar utama pembangunan daerah.
Masyarakat kini menunggu, apakah desakan ini akan berujung pada langkah nyata, atau justru menguap begitu saja?. (KSC)
