KLIKSUMUT.COM | BATU BARA – Viral di media sosial, sebuah kendaraan dinas berpelat merah dengan nomor polisi BK 6 O ditemukan terparkir di depan salah satu tempat hiburan malam. Insiden ini menuai kecaman dari berbagai pihak, termasuk Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Sumatera Utara, yang mendesak transparansi dan tindakan tegas dari Penjabat (Pj) Bupati Batu Bara.
Ketua Bidang Kajian dan Keilmuan HMI Sumut, Ahmad Fuadi Nasution, mengecam keras penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan yang tidak semestinya. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut melanggar etika dan peraturan yang berlaku. “Kami mendesak agar kasus ini diusut tuntas dan hasil investigasinya dibuka ke publik. Jika perlu, CCTV dari tempat hiburan malam tersebut harus diperiksa untuk memperjelas kejadian,” ujarnya.
Ahmad Fuadi juga meminta agar Pj Bupati Batu Bara tidak hanya menyalahkan sopir sebagai pihak yang bertanggung jawab. Menurutnya, pengawasan atas kendaraan dinas berada di bawah tanggung jawab Kabag Umum Pemerintah Kabupaten. “Kami menduga ada peran Kabag Umum dalam kasus ini. Sebagai penanggung jawab fasilitas, ia harus diperiksa dan diselidiki. Kami ingin kasus ini diusut hingga ke akar-akarnya,” tegasnya.
Ia juga mengancam akan menggelar aksi protes di depan Kantor Bupati Batu Bara jika tidak ada langkah konkret dari pemerintah daerah. “Kami tidak akan tinggal diam. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi,” tambah Ahmad Fuadi.
Sekda Batu Bara Angkat Bicara
Menanggapi kejadian ini, Sekretaris Daerah Kabupaten Batu Bara, Norma Deli Siregar, mengonfirmasi bahwa kendaraan tersebut adalah mobil dinasnya. Namun, ia mengaku tidak mengetahui bagaimana mobil tersebut bisa berada di lokasi hiburan malam. Norma berjanji akan melakukan investigasi internal untuk mengungkap pihak yang bertanggung jawab atas insiden ini.
“Kami akan menyelidiki kasus ini secara mendalam. Jika terbukti ada pelanggaran, maka akan ada sanksi tegas bagi pihak yang bersalah,” ungkap Norma.
Tuntutan Transparansi Publik
HMI Sumut menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelesaian kasus ini. Ahmad Fuadi berharap investigasi berjalan secara terbuka dan tidak ada upaya untuk melindungi pihak tertentu. “Ini bukan sekadar pelanggaran kecil, tetapi mencoreng nama baik pemerintah daerah. Jangan sampai kasus ini hanya berakhir tanpa kejelasan,” tutupnya.
Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat kendaraan dinas seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat, bukan untuk aktivitas yang tidak sesuai dengan fungsi dan aturan. Masyarakat kini menunggu langkah tegas dari Pemerintah Kabupaten Batu Bara untuk menyelesaikan kasus ini secara adil dan transparan. (KSC)
