Hendro Susanto, Ketua Komisi A DPRD Sumut Menolak Wacana PPN Sembako

Selain itu, Hendro juga menilai, wacana pengenaan PPN yang dikeluarkan pemerintah tidak sinkron dengan upaya pemulihan ekonomi secara nasional, dan mendorong usaha mikro kecil menengah (UMKM) untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Baca juga: RDP Komisi I DPRD Deli Serdang, BPN Deli Serdang dan PTPN-II Tidak Menunjukkan Sertifikat HGU No. 111 Helvetia

“Tapi satu sisi pemerintah juga memberatkan pelaku ekonomi dengan ada rencana untuk ngutip PPN. Berarti inikan antara kebijakan satu dengan kebijakan ini kan tidak sinkron,” sebutnya.

Untuk itu, lanjutnya, Fraksi PKS DPRD Sumut meminta kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk bisa menemukan sumber-sumber pembiayaan pendapatan untuk mengalokasikan APBN, jangan hanya sekedar mengutip pajak kepada pelaku usaha menengah kebawah.

“Masyarakat di satu sisi dipungut pajak, tapi para pengusaha besar di berikan amnesti pajak, ini kan enggak betul. Jangan main pajak-pajak aja, semua dipajaki. Gawat ini,” kata Hendro menutup pernyataannya. (rel/wl)