Haris Kelana Damanik, Anggota DPRD Medan Sosialisasikan KIBBLA di Marelan

MEDAN | kliksumut.com – Anggota Komisi II DPRD Medan Haris Kelana Damanik, kembali menggelar Sosialisasi Perda Kota Medan Nomor 6 tahun 2009 tentang Kesehatan Ibu Bayi Baru Lahir Bayi dan Balita (KIBBLA) di Jalan Rubiah Lingkungan 29 Kelurahan Rengas Pulau dan di Jalan Baru Lingkungan 15 Kelurahan Terjun Kecamatan Medan Marelan.

Pertemuan itu dilaksanakan tiga gelombang, mulai pagi hingga sore hari dan tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan yang cukup ketat.

Pada kesempatan itu, politisi Partai Gerindra ini membuka pandangan para konsituennya melalui perda tersebut, akan pentingnya mengetahui hak dan kewajiban ibu terhadap kesehatan diri berikut bayinya.

BACA JUGA: Fraksi DPRD Medan Sampaikan Ranperda Tentang APBD Perubahan 2021, Bobby Hadir Jadi Pendengar

“Ini lah bentuk kepedulian Pemko Medan. Dengan terbitnya Perda ini, menjadikan kita semua khususnya kaum ibu paham hak dan kewajibannya. Bapak dan Ibu bisa membaca pada lembaran yang tim saya bagikan,” ungkapnya, Senin (11/10) kemarin.

Dalam Perda, lanjut Haris, rumah sakit diwajibkan mengutamakan pelayanan terhadap KIBBLA saat kondisi darurat tanpa menyinggung status ekonomi dan meminta jaminan uang muka.

Sebab, Pemko Medan melalui Perda tersebut telah menjamin kebutuhan mereka selama mendapat perawatan pertama.

Bacaan Lainnya

“Awas, ada sanksi pidana bagi rumah sakit pemerintah maupun swasta apabila tidak melayani pasien KIBBLA sesuai standar pelayanan. Sanksi lainnya pencabutan izin praktik fasilitas kesehatan maupun sanksi lainnya sesuai Pasal 11 Perda KIBBLA,” katanya.

BACA JUGA: Koordinator Wartawan DPRD Medan Turut Berduka Atas Wafatnya H Anif

Haris menambahkan, pada Pasal 4 mengatur sejumlah hak yang bisa diterima oleh setiap ibu hamil di Kota Medan di antaranya, mendapatkan pelayanan kesehatan selama kehamilan, mendapatkan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih dan bersih, mendapat pelayanan kesehatan masa nifas, penanganan kesulitan persalinan.

Selanjutnya pada Pasal 5 dan Pasal 6 diatur dengan jelas setiap anak baru lahir berhak mendapatkan sejumlah pelayanan kesehatan seperti imunisasi dasar ASI, Air Susu Kolustrum dan lainnya termasuk kondisi lingkungan. (Fh)

Pos terkait