“Yang sudah mencapai bulan Juli (penyaluran BLT DD) baru Nias Selatan, dan Pakpak Bharat yang sampai Juni 2021. Sementara yang lainnya masih sampai Mei, bahkan ada yang Januari,” sebut Aspan.
Adapun kendala yang dihadapi, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, para Kepala Desa terlambat menyusun anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes). Untuk itu Pemprov Sumut berharap pendamping desa dapat membantu percepatan pengesahan APBDes tersebut.
“Demikian juga Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) agar dapat mendorong realisasi anggaran yang sudah kita programkan untuk bantuan kepada masyarakat,” pungkasnya.
Sebelumnya, dalam rapat koordinasi, Menko Perekonomian RI Airlangga Hartarto menyampaian saat ini penularan Covid-19 masih terus meningkat, meskipun tingkat kesembuhan juga naik. Karenanya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) masih diterapkan, mulai dari level I hingga level IV, tergantung kondisi di setiap wilayah. Sehingga seluruh kepala daerah diminta memberikan sosialisasi ke masyarakat agar tetap disiplin menjalankan protokol kesehatan (Prokes).
BACA JUGA: Gubernur Sumut Minta OPD Proyeksikan Program di Lahan Ratusan Hektare
Airlangga juga menyebutkan bahwa Presiden RI Joko Widodo meminta gubernur serta kepala daerah untuk menyiapkan tambahan tempat tidur untuk perawatan pasien dan menyiapkan tempat isolasi mandiri. Sebagaimana saran dari Kementerian Kesehatan dalam pertemuan itu, bahwa kabuapten/kota dengan tingkat penggunaan tempat tidur (pasien Covid-19) atau BOR di atas 80 %, perlu mengonversinya menjadi 40%.
Selanjutnya, Menteri Keuangan Sri Muliani menyampaikan data perkembangan kebijakan perlindungan sosial, khususnya penyaluran BLT DD yang hingga kini persentasenya masih rendah. Sebanyak 161 daerah (37,10 persen dari 434 daerah), realisasinya di bawah 15 persen dari anggaran. Hanya 22 daerah (5,07 persen) yang penyalurannya sudah di atas 50 persen, berdasarakan data per 22 Juli 2021.
