DPRD Sumut Kunjungi Asahan, Bahas Ranperda Fasilitasi Pesantren

DPRD Sumut Kunjungi Asahan, Bahas Ranperda Fasilitasi Pesantren
TERIMA KUNJUNGAN DPRD SUMUT: Wakil Bupati Asahan Rianto menerima kunjungan kerja DPRD Sumut untuk membahas Ranperda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren. (FOTO: Dinda Meyla Sari)

KLIKSUMUT.COM | ASAHAN ~ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Asahan menerima kunjungan kerja Anggota DPRD Sumatera Utara (Sumut) bersama Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sumut di Aula Melati Kantor Bupati Asahan, Senin (5/1/2026). Kunjungan ini digelar sebagai forum koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara daerah dan provinsi.

Hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Asahan dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan. Selain itu turut hadir para Asisten Setdakab, para Kepala OPD, Kepala Bagian, serta jajaran DPRD Sumut.

Dalam kesempatan itu, Wakil Bupati Asahan, Rianto, menyambut rombongan dengan ucapan selamat datang dan apresiasi atas kunjungan kerja ini.

BACA JUGA: Menag Nasaruddin Umar Tegaskan Komitmen Kembangkan Pesantren Ramah Anak: Bentuk Satgas Pencegahan Kekerasan

Rianto menekankan, pertemuan ini menjadi forum strategis menyamakan persepsi dan memperdalam pembahasan Ranperda tentang Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren di Sumut.

Komitmen Pemkab Asahan pada Pembangunan Religius

Pemkab Asahan menegaskan komitmennya terhadap visi daerah, ‘Kabupaten Asahan Sejahtera, Religius, Maju dan Berkelanjutan’. Pemkab Asahan juga mendukung visi Presiden Republik Indonesia, ‘Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045’.

Rianto menyebutkan, unsur religius sebagai bagian penting dari pembangunan daerah melalui penguatan peran pondok pesantren.

“Saat ini, pondok pesantren di Kabupaten Asahan tersebar di 15 kecamatan dengan jumlah 23 pondok pesantren dan total santri mencapai 8.139 orang,” ujarnya.

Bacaan Lainnya

BACA JUGA: Prabowo Restui Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren: Ini Tugas dan Fungsinya

Ranperda untuk Penguatan Pesantren

Rianto juga menegaskan bahwa pembentukan Ranperda Fasilitasi Pengembangan Pondok Pesantren merupakan bentuk pengakuan, perlindungan, dan dukungan negara terhadap pesantren sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

“Perda ini kita harapkan dapat memperkuat tata kelola pesantren, membangun kemitraan yang sehat, serta mencegah potensi konflik internal. Tentu dengan tetap menghormati otonomi, kemandirian, kekhasan, dan tradisi pondok pesantren,” jelas Rianto.

Kunjungan kerja ini berakhir dengan penyerahan plakat dari Pemkab Asahan kepada Tim Bapemperda DPRD Sumut sebagai bentuk penghargaan dan penguatan sinergi. (KSC)

REPORTER: Dinda Meyla Sari

Pos terkait