KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) di bawah Kementerian Keuangan Republik Indonesia resmi menetapkan arah kebijakan perpajakan nasional lima tahun ke depan melalui Rencana Strategis (Renstra) 2025–2029. Salah satu poin yang mencuri perhatian adalah rencana pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas jasa jalan tol yang ditargetkan mulai berlaku pada 2028.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-252/PJ/2025 yang disusun oleh Dirjen Pajak Bimo Wijayanto sebagai bagian dari upaya memperkuat basis pajak dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Dalam dokumen Renstra, DJP merancang mekanisme pemungutan PPN atas jasa jalan tol sebagai salah satu instrumen baru dalam sistem perpajakan nasional.
“Mekanisme pemungutan PPN atas penyerahan jasa jalan tol direncanakan selesai pada 2028,” demikian kutipan dari dokumen Renstra DJP 2025–2029.
Langkah ini dinilai sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memperluas objek pajak sekaligus meningkatkan penerimaan negara dari sektor infrastruktur.
Selain PPN jalan tol, DJP juga menargetkan implementasi pajak karbon pada 2026 sebagai bentuk komitmen terhadap isu lingkungan dan pengendalian emisi.
BACA JUGA: Kemenperin Dorong Sertifikasi SNI Drone Pertanian, Perkuat Daya Saing Industri Alsintan Nasional
Tak hanya itu, pemerintah juga akan memperkuat pemungutan pajak atas transaksi digital luar negeri, seiring dengan pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Kebijakan ini bertujuan menciptakan sistem perpajakan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan model bisnis global.
Fokus kedua dalam Renstra ini adalah penguatan penagihan dan pengawasan hukum perpajakan. DJP akan menyusun regulasi untuk mendukung efektivitas penagihan pajak serta meningkatkan sistem pelaporan pelanggaran melalui mekanisme Tax Crime Whistleblowing System.
Langkah ini diharapkan mampu mengoptimalkan penerimaan negara sekaligus meningkatkan kualitas penegakan hukum di sektor perpajakan.
Pada fokus ketiga, DJP menargetkan penataan ekosistem perpajakan, termasuk optimalisasi jumlah perantara pajak (tax intermediaries) yang terdaftar.
Selain itu, regulasi juga akan menyempurnakan pengawasan terhadap Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE), pengelolaan data Instansi Pemerintah, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak Lain (ILAP), serta mekanisme penerbitan Surat Tagihan Pajak (STP). Seluruh rangkaian aturan ini ditargetkan rampung pada 2026.
BACA JUGA: Pajak Kendaraan Listrik Tak Lagi Rp 0, Pemprov DKI Siapkan Aturan Baru Berbasis Insentif
Renstra yang telah ditetapkan sejak 19 Desember 2025 ini diharapkan mampu memberikan kepastian hukum dan rasa keadilan bagi seluruh wajib pajak.
Melalui berbagai kebijakan baru, termasuk pajak karbon dan optimalisasi pajak digital, pemerintah berupaya menyesuaikan sistem perpajakan dengan dinamika ekonomi modern sekaligus memperkuat struktur penerimaan negara.
Dengan implementasi bertahap hingga 2029, DJP optimistis rasio pajak nasional dapat meningkat dan potensi penerimaan dari sektor-sektor yang selama ini belum tergarap maksimal bisa dioptimalkan.(KSC)
TIM REDAKSI
