KLIKSUMUT.COM | LANGKAT – Fenomena maraknya kelompok tani di kawasan mangrove Kabupaten Langkat kini menjadi sorotan tajam. Di satu sisi, kehadiran kelompok tani diharapkan menjadi garda depan pelestarian lingkungan. Namun di sisi lain, muncul dugaan kuat bahwa sebagian kelompok justru dimanfaatkan sebagai pintu masuk praktik mafia tanah untuk menguasai lahan konservasi.
Kawasan pesisir seperti Suaka Margasatwa Tapak Kuda kini berada di persimpangan antara upaya konservasi dan eksploitasi. Berdasarkan informasi investigatif yang dihimpun, luas kawasan ini mencapai sekitar 3.000 hektare, dengan sekitar 500 hektare diduga telah dikuasai pihak swasta sejak 2003 melalui “tameng” kelompok tani.
Proses penerbitan Surat Keputusan (SK) kelompok tani disebut berlangsung sangat cepat, bahkan tanpa verifikasi yang memadai. Dugaan adanya restu dari aparat desa memperkuat indikasi adanya celah hukum yang dimanfaatkan pihak tertentu.
Situasi ini memunculkan kekhawatiran bahwa kelompok tani yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga lingkungan justru menjadi alat legalisasi penguasaan lahan negara.
Kasus ini semakin mencuat setelah putusan Pengadilan Tinggi Medan yang memperberat hukuman terhadap Alexander Halim alias Akuang. Nilai uang pengganti yang harus dibayar meningkat dari Rp797 miliar menjadi Rp856,8 miliar.
Alexander terbukti melakukan tindak pidana korupsi terkait alih fungsi hutan mangrove di Langkat. Jika tidak mampu membayar, ia terancam hukuman penjara tambahan.
Kerusakan mangrove membawa dampak langsung bagi masyarakat pesisir. Ekosistem yang sebelumnya menjadi habitat kepiting dan udang kini berubah menjadi perkebunan sawit.
Warga mengeluhkan:
- Menurunnya hasil tangkapan nelayan
- Kerusakan jalan akibat aktivitas angkutan sawit
- Tidak adanya kompensasi dari pihak pengelola
BACA JUGA: Dorong Ekonomi Kreatif Naik Kelas, Gubernur Sumut Fasilitasi HAKI Gratis di Sumut
“Kami merasa hak kami dirampas. Lahan itu seharusnya untuk kepentingan bersama,” ujar seorang warga pesisir, Rabu (1/4/2026).
Presiden RI ke-7, Joko Widodo, sebelumnya menegaskan bahwa Indonesia memiliki hutan mangrove terluas di dunia, mencapai 3,3 juta hektare. Ia menekankan pentingnya menjaga ekosistem ini sebagai benteng alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim.
Melalui perwakilannya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menegaskan komitmen pada:
- Penegakan hukum
- Penataan izin
- Pemulihan ekosistem
Bobby Nopandry selaku pejabat konservasi wilayah mengingatkan bahwa penerbitan SK kelompok tani secara instan berpotensi menjadi celah penyalahgunaan.
Di tengah polemik, muncul harapan dari kelompok seperti Kelompok Tani Merah Putih di Kecamatan Tanjung Pura. Kelompok ini dikenal aktif dalam program konservasi di bawah binaan pemerintah.
Penggagasnya, Wanda Sahputra, menegaskan komitmennya: “Kami hadir untuk menjaga mangrove, bukan merusaknya. Kami menolak praktik mafia agraria dan siap mendukung pemulihan ekosistem.”
BACA JUGA: 7 Prajurit Kodim 0205/TK Naik Pangkat, Kasdim: Kenaikan Pangkat Bukan Hanya Bentuk Apresiasi
Masyarakat kini mendesak aparat penegak hukum untuk:
- Mengusut tuntas dugaan mafia tanah
- Menertibkan kelompok tani bermasalah
- Melindungi kelompok yang benar-benar fokus pada konservasi
Kasus di Langkat menjadi cerminan penting bahwa pengelolaan kawasan konservasi membutuhkan pengawasan ketat. Tanpa itu, hutan mangrove yang seharusnya menjadi warisan ekologis justru berpotensi hilang akibat kepentingan segelintir pihak. (KSC)
REPORTER: Dody Ariandi
