Namun disaat awak media mempertanyakan apakah boleh seorang tenaga ahli menerima biaya tersebut, dirinya mengatakan boleh .
“Boleh karena disitu yang kita terima adalah biaya transport bukan honoranium, dan tidak ada patokan. Dan disini tugas dari pada pendamping adalah mengfasilitasi bukan melakukan pengutipan,” jelasnya.
Dirinya juga menegaskan bahwa apa yang telah berjalan selama ini tidaklah bertentangan dengan perbup No 5 tahun 2020.
Baca juga: Tidak Pro Rakyat, Anggota DPD RI Minta Pemerintah Pikir Ulang Tentang Pajak Sekolah dan Sembako
Sementara itu sebelumnya awak media pada jumat (11/06/2021) lalu mengkonfirmasi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Aceh Utara terkait dengan isu adanya perubahan Perbup No 5 Tahun 2020 .
Kepala BPKD Aceh Utara Dra Salwa di dampingi oleh sekretaris BPKD melalui Kabid Anggaran Harismunandar menyampaikan bahwa tidak ada perubahan perbup no 5 tahun 2020 dan yang bakal terjadi perubahan adalah isi didalamnya yang berkaitan dengan biaya belanja Pegawai siltap kemarin.
“Perubahan yang dilakukan tidak menyeluruh tapi hanya berkaitan dengan siltap saja,” ucap Haris. (Syahrul)
