LHOKSUKON | kliksumut.com – SDGs (Suistanable Development Goals) Desa merupakan pembumian SDGs (global) dengan menambahkan poin kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif.
Komitmen Indonesia dalam melaksanakan SDGs ditegaskan dalam Perpres No 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan. Kontekstualisasi SDGs dalam SDGs Desa ada pada delapan belas tujuan pembangunan berkelanjutan desa.
Namun Ada yang aneh dengan Pogram SDGs Desa di Kabupaten Aceh Utara, dimana diduga telah mengangkangi Peraturan Bupati Aceh Utara.
Baca juga: Remaja Deli Serdang Hanyut di Sungai Belawan, Ditemukan Tak Bernyawa
Berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Utara No 5 tahun 2020 Tentang Perubahan kedua Perbup No 43 tahun 2017 tentang Standarlisasi Biaya Pemerintah Gampong .
Pada lampiran kedua (II) pada poin ke Empat (4) tentang Jasa Instruktur/Pelatih/Narasumber dalam rangka rakor/diklat / bimtek dalam keterangannya pada poin ketiga (3) disebutkan jasa tidak bisa diberikan untuk instruktur/pelatih/narasumber yang berasal dari unsur Tenaga Ahli Pendamping Kabupaten, Tenaga Pendamping Kecamatan dan tenaga Pendamping Lokal Desa.
Namun hal itu seakan tidak di hiraukan oleh para tenaga pendamping profisional (TPP) yang seyokyanya menyukseskan program Pendataan indeks desa membangun (IDM) berbasis SDGs yang menjadi pogram prioritas penggunaan dana desa tahun 2021.
