KLIKSUMUT.COM | SERGAI – Dugaan persoalan pengelolaan aset desa mencuat di Desa Lidah Tanah, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara.
Sejumlah warga menduga material bangunan bekas gedung Koperasi Unit Desa (KUD) yang kini menjadi bagian dari Koperasi Desa Merah Putih di desa tersebut telah dijual oleh Kepala Desa Lidah Tanah kepada pihak yang disebut-sebut memiliki hubungan keluarga dengan kepala desa.
Informasi dugaan tersebut disampaikan sejumlah warga kepada wartawan pada Sabtu (26/9/2026).
Salah seorang warga berinisial SR (46) mengungkapkan, pembongkaran bangunan bekas KUD tersebut diduga tidak terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan masyarakat.
“Bangunan Koperasi Merah Putih itu dulunya KUD. Waktu pembongkaran KUD kemarin, bahan-bahan bangunan bekas KUD diduga dijual oleh Kades ke besan Kades itu sendiri,” ujar SR.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Targetkan Predikat SAKIP BB, OPD Diminta Serius Tingkatkan Kinerja
Menurut SR, material bangunan tersebut disebut diangkut menggunakan mobil pikap oleh oknum Kepala Dusun V berinisial H.
Warga juga mempertanyakan apakah proses pemindahtanganan atau penjualan material aset tersebut telah melalui mekanisme pemerintahan desa dan diketahui oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Warga lainnya berinisial SAR mengatakan, persoalan dugaan penjualan bahan bangunan bekas KUD tersebut bukan pertama kali menjadi perhatian masyarakat.
“Masalah Kades jual bahan bangunan bekas KUD ini sudah pernah juga diberitakan beberapa wartawan. Tapi sang Kades seakan kebal hukum, aman-aman saja,” kata SAR.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan warga yang disampaikan kepada wartawan. KLIKSUMUT.COM belum menemukan putusan atau proses hukum yang menyatakan Kepala Desa Lidah Tanah bersalah dalam perkara tersebut.
Dugaan tersebut kini menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat mengenai transparansi, pencatatan, serta mekanisme pengelolaan aset desa.
Untuk memperoleh informasi berimbang, wartawan KLIKSUMUT.COM berupaya melakukan konfirmasi kepada Kepala Desa Lidah Tanah.
Sebelumnya, kepala desa telah dihubungi melalui sambungan telepon, namun hingga berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.
Wartawan juga mencoba menghubungi oknum Kepala Dusun V yang disebut warga terkait pengangkutan material bangunan tersebut.
Yang bersangkutan sebelumnya menyampaikan akan bertemu di Kantor Desa Lidah Tanah. Namun, setelah sekitar satu jam ditunggu, yang bersangkutan tidak kunjung datang.
Saat kembali dihubungi melalui telepon, panggilan tersebut disebut tidak mendapat respons.
Aturan Pengelolaan Aset Desa
Dalam regulasi mengenai pengelolaan aset desa, Kepala Desa memang menjadi pemegang kekuasaan pengelolaan aset desa dan memiliki kewenangan serta tanggung jawab dalam pengelolaannya. Namun, untuk aset desa yang bersifat strategis, termasuk bangunan desa, pengusulan pemindahtanganan atau penghapusan harus melalui mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Permendagri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa masih berlaku dengan sejumlah perubahan, termasuk melalui Permendagri Nomor 3 Tahun 2024. Perubahan tersebut antara lain menyentuh ketentuan mengenai pemindahtanganan aset desa.
Karena itu, dugaan penjualan material bekas bangunan desa perlu terlebih dahulu diverifikasi melalui dokumen aset, berita acara, keputusan pemerintah desa, hasil musyawarah desa, serta mekanisme pemindahtanganan aset yang berlaku.
Warga Minta Inspektorat dan APH Periksa
Atas dugaan tersebut, sejumlah warga Desa Lidah Tanah meminta Inspektorat Kabupaten Serdang Bedagai dan aparat penegak hukum (APH) melakukan pemeriksaan terhadap pengelolaan aset bekas gedung KUD tersebut.
Warga berharap pemeriksaan dilakukan secara transparan untuk mengetahui status aset, proses pembongkaran, keberadaan material bekas bangunan, serta apakah terdapat transaksi penjualan dan kepada siapa material tersebut diserahkan.
Masyarakat juga meminta agar apabila memang terdapat pelanggaran dalam pengelolaan aset desa, persoalan tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, apabila seluruh proses pengelolaan dan pemindahtanganan aset telah dilakukan sesuai prosedur, warga berharap pemerintah desa dapat membuka dokumen dan memberikan penjelasan secara transparan sehingga tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. (KSC)
Reporter: Liberti Lubis
