Demi Bobby, DPRD Sumut Diduga Kerap Langgar Aturan Paripurna? Sutrisno Pangaribuan Soroti Dugaan Pelanggaran UU dan Tata Tertib

KPK RI Dinilai Tidak Transparan Tangani Kasus Suap Jalan di Sumut, Warga Minta Presiden Prabowo Turun Tangan
Sutrisno Pangaribuan,warga Sumut sekaligus Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas). (kliksumut.com/ist)

KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Polemik pelaksanaan Rapat Paripurna DPRD Sumatera Utara (DPRD Sumut) kembali menjadi sorotan. Mantan Anggota DPRD Sumut periode 2014–2019, Sutrisno Pangaribuan, melontarkan kritik keras terhadap mekanisme rapat paripurna yang dinilainya kerap mengabaikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tata tertib dewan.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan dari Jakarta, Kamis (30/7/2026), Sutrisno menilai dugaan pelanggaran prosedur tersebut bukanlah persoalan baru. Menurutnya, praktik yang dianggap tidak sesuai aturan sudah terjadi sejak pembahasan sejumlah rancangan peraturan daerah (Ranperda) pada tahun 2025.

BACA JUGA: Sutrisno Pangaribuan Desak DPRD Sumut Buka Rekaman CCTV Rapat Paripurna, Singgung Bobby Nasution Soal Kuorum

Salah satu yang disorot adalah pengajuan Ranperda tentang penambahan penyertaan modal kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara (Bank Sumut) melalui pemanfaatan aset daerah.

Ia merujuk pada pemberitaan resmi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara tertanggal 14 November 2025 yang menyebutkan bahwa Ranperda tersebut disampaikan oleh Wakil Gubernur Sumut, Surya, dalam Rapat Paripurna DPRD Sumut.

Menurut Sutrisno, mekanisme tersebut patut dipertanyakan karena mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022.

Ia mengutip Penjelasan Pasal 75 ayat (1) yang menyatakan bahwa dalam pembahasan Ranperda di DPRD, gubernur dapat diwakilkan, kecuali pada saat pengajuan dan pengambilan keputusan.

“Dengan ketentuan tersebut, pengajuan Ranperda oleh wakil gubernur dinilai tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam penjelasan Pasal 75 ayat (1),” ujar Sutrisno mantan Anggota DPRD Sumatera Utara periode 2014–2019.

Sutrisno yang juga Direktur Indonesian Government Watch (IGoWa); Direktur Indonesian Parliament Watch (IParWa); dan
Direktur Pusat Studi Anti Korupsi (PuSAKo) kemudian mengaitkan dugaan pelanggaran prosedur tersebut dengan polemik aksi walk out Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution dalam rapat paripurna DPRD Sumut yang sempat memicu perdebatan publik.

Menurutnya, sikap Bobby meninggalkan ruang sidang ketika muncul interupsi mengenai kuorum bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri.

Ia berpendapat, selama ini rapat paripurna dinilai sudah terbiasa berlangsung tanpa mempermasalahkan aspek tata tertib sehingga ketika persoalan kuorum dipersoalkan melalui interupsi, muncul reaksi yang menurutnya tidak semestinya.

Sutrisno menilai persoalan kuorum merupakan aspek fundamental dalam menentukan keabsahan rapat paripurna sehingga tidak dapat dipandang sebagai persoalan politik semata.

Dalam keterangannya, Sutrisno menegaskan bahwa kuorum merupakan syarat hukum yang menentukan sah atau tidaknya suatu rapat paripurna.

Karena itu, ia mengkritik pandangan sejumlah pihak yang menyebut persoalan kuorum bukan merupakan substansi utama rapat.

Menurutnya, setiap proses pengambilan keputusan di DPRD harus berpedoman pada tata tertib serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ia juga menilai tindakan meninggalkan rapat paripurna tanpa izin pimpinan sidang tidak sejalan dengan asas kepatutan dalam penyelenggaraan lembaga legislatif.

Lebih lanjut, Sutrisno menyatakan bahwa apabila ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahan-perubahannya saja diduga dapat diabaikan, maka pelanggaran terhadap tata tertib internal DPRD dinilainya menjadi sesuatu yang mudah terjadi.

Ia juga menyampaikan kritik kepada sejumlah akademisi maupun pengamat yang memberikan pembelaan terhadap aksi Bobby Nasution.

BACA JUGA: Sutrisno Pangaribuan Kembali Dapat Penugasan Strategis, Resmi Jabat Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Sumut 2025–2030

Menurut Sutrisno, seluruh penilaian terhadap tindakan gubernur seharusnya berpedoman pada tata tertib DPRD serta ketentuan hukum yang berlaku, bukan pada penafsiran yang bersifat politis.

Di akhir pernyataannya, Sutrisno menegaskan dirinya tetap berpendapat bahwa tindakan Bobby Nasution meninggalkan rapat paripurna merupakan bentuk yang dinilainya tidak menghormati DPRD Sumut dan masyarakat Sumatera Utara. (KSC)

Pos terkait