KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Wakil Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Surya, menyambut baik langkah pemerintah pusat yang meningkatkan dana transfer ke daerah (TKD) untuk Sumatera Utara dari sekitar Rp4,3 triliun menjadi Rp6,3 triliun pada tahun anggaran 2026.
Surya menyampaikan apresiasi tersebut setelah mengikuti Sosialisasi Surat Edaran tentang Penyesuaian TKD Tahun Anggaran 2026 dalam APBD yang dipimpin Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kamis (5/3/2026).
Pemerintah daerah dari tiga provinsi, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, mengikuti kegiatan tersebut. Surya mengikuti kegiatan itu secara virtual dari kediamannya di Jalan Teuku Daud, Medan.
Menurut Surya, tambahan dana transfer dari pemerintah pusat tersebut sangat penting untuk mendukung pemulihan daerah pascabencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera Utara.
BACA JUGA: Bobby Nasution Buka Konsultasi Publik RKPD Sumut 2027, Minta Kepala Daerah Indikator Pembangunan
Dukungan Pemulihan Pascabencana
Surya menilai dana TKD dari Pemerintah Pusat sangat dibutuhkan untuk mempercepat proses pemulihan di daerah yang terdampak bencana. Selain dukungan anggaran, ia juga menekankan pentingnya regulasi yang memungkinkan pemerintah daerah menggunakan dana tersebut dengan cepat.
“Ya kalau sudah ada regulasinya, kita bisa segera mengunakan dana itu tanpa menunggu tahapan Perubahan APBD,” sebut Surya.
Usai kegiatan sosialisasi, Surya juga berdiskusi bersama sejumlah pejabat terkait, di antaranya Asisten Administrasi Umum Muhammad Suib, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Timur Tumanggor, serta pejabat lainnya, guna membahas tindak lanjut pemanfaatan dana tersebut.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Dapat Tambahan TKD dan Keringanan Anggaran untuk Pemulihan Pascabencana
Kebijakan Perkuat Fiskal Daerah
Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, yang juga menjabat sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera menjelaskan bahwa kebijakan penambahan dana TKD merupakan arahan Presiden RI Prabowo Subianto bersama DPR RI untuk memperkuat fiskal daerah.
Selain menambah jumlah dana, pemerintah pusat juga memperluas cakupan daerah penerima manfaat. Jika sebelumnya alokasi tambahan dana hanya diperuntukkan bagi kabupaten/kota yang terdampak bencana, kini seluruh daerah dapat memanfaatkannya.
Di Sumut, jumlah daerah yang dapat memanfaatkan dana tersebut meningkat dari 18 menjadi 33 kabupaten/kota. Kebijakan yang sama juga berlaku bagi dua provinsi lain yang mengikuti sosialisasi tersebut.
Pemerintah menindaklanjuti kebijakan itu melalui Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 59 Tahun 2026 serta surat edaran dari Menteri Dalam Negeri yang mengatur teknis penggunaan dana oleh pemerintah daerah.
“Saya berusaha untuk mempermudah rekan-rekan eksekutif kepala daerah,” papar Tito.
Percepatan Hunian Korban Bencana
Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Suharyanto, menyampaikan bahwa masa tanggap darurat bencana di wilayah Sumatera telah berakhir dan kini memasuki tahap
Pada tahap ini, pemerintah memfokuskan bantuan untuk membantu masyarakat korban bencana agar dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan secara normal.
Namun, proses pendataan korban bencana di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah masih menghadapi kendala. Kondisi tersebut terjadi karena banjir bandang susulan yang melanda wilayah tersebut pada Januari dan Februari lalu.
“Sebab harus menunggu rekomendasi dari Badan Geologi. Apakah hunian yang akan dibangun masuk zona berbahaya atau tidak,” sebutnya.
Meski demikian, pemerintah menargetkan pemindahan warga yang masih berada di tenda pengungsian ke hunian sementara (Huntara) dapat selesai sebelum Hari Raya Idulfitri yang tinggal sekitar dua pekan lagi.
“Jadi masa transisi darurat ke pemulihan ini, Kepala daerah bisa mengajukan kebutuhan lain. Seperti sandang dan pangan, masih bisa kita dukung melalui dana siap pakai BNPB, tentu kondisinya harus darurat,” jelasnya. (KSC)
