KLIKSUMUT.COM | DELI SERDANG – Dugaan pelanggaran hukum ketenagakerjaan berat di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Yayasan Mutiara Sejahtera Bersama dan Mutiara Kharisma Insani di Jalan Makmur, Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, (https://maps.app.goo.gl/PvCzhXQByniPuvTU7) kini berbuntut panjang.
Merasa terpojok saat dikonfirmasi terkait pemecatan sepihak terhadap dua supirnya, oknum manajer operasional yayasan berinisial A justru melakukan intimidasi verbal guna menghalangi tugas jurnalistik (sebuah tindakan represif yang terancam pidana 2 tahun penjara berdasarkan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.)
Berdasarkan investigasi mendalam di lapangan, Selasa (22/9/2026), praktik tata kelola ketenagakerjaan di yayasan gizi tersebut resmi menuai sorotan tajam. Oknum manajer operasional berinisial A alias Ade, terbukti melangkahi Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menjatuhkan sanksi skorsing secara lisan tanpa dasar hukum, tanpa bukti otentik, dan mengabaikan asas keadilan formal terhadap dua pengemudi (supir) logistiknya. Akibatnya, kedua kepala keluarga yang telah mengabdi sejak April hingga September 2026 tersebut kini dipaksa kehilangan mata pencaharian secara sepihak.
BACA JUGA: Sebut Kerja Bagus Dipakai, Gak Bagus Dikeluarkan, Pakar Hukum USU: Sistem Lisan SPPG Sunggal Cacat Hukum Mutlak!
Alasan Berubah-ubah dan Pengakuan Sistem Kerja ‘Rimba’
Kecurigaan publik kian menguat lantaran keterangan yang dilontarkan Ade terus berubah-ubah dan terkesan manipulatif. Awalnya, beredar kabar burung di internal bahwa kedua pekerja tersebut dirumahkan akibat tuduhan penyalahgunaan narkoba. Namun, saat didesak jurnalis di ruang kerjanya, Ade mendadak membelokkan narasi dengan dalih kelalaian kerja yang tidak berdasar.
”Sebenarnya bukan masalah itu saja. Itu masalah kerja, ada yang ditabraknya di dapur, jadi seng dapur ditabraknya peot. Udah gitu kedua-duanya jam kerjanya tidak tepat waktu,” klaim Ade secara lisan demi membela diri.
Kejanggalan fatal kian mengemuka ketika manajemen ditantang untuk menunjukkan bukti tertulis, berita acara pemeriksaan, ataupun Surat Peringatan (SP) resmi. Ade secara blak-blakan mengakui bahwa yayasan tersebut mengadopsi sistem “lisan” yang sarat kesewenang-wenangan. Bahkan, ia mengklaim proses rekrutmen dilakukan tanpa prosedur administrasi lamaran kerja.
”Kita rekrut sebagai supir, dah gitu aja. Kerja bagus kita pakai, kerja tidak bagus kita keluarkan. Keputusannya nanti sama bos kita,” cetus Ade dengan nada santai, seolah hukum perburuhan di Indonesia tidak berlaku di wilayah kuasanya.
Pernyataan bernada meremehkan hukum tersebut diaminkan oleh seorang staf wanita yang duduk di sebelah kanan wartawan dengan mengatakan, “Karena mereka masuk di sini tidak menulis surat lamaran kerja, cuma masuk doang.” Namun, klaim sepihak tersebut langsung rontok. Informasi dari sumber internal menegaskan bahwa alur penerimaan pekerja di tempat tersebut secara de facto wajib melalui penyerahan berkas lamaran kerja resmi.
Jerat Hukum: Skorsing Lisan adalah Cacat Hukum Mutlak
Secara regulasi hukum ketenagakerjaan nasional, dalih ketidaktahuan manajemen yang dipraktikkan oleh Ade merupakan pelanggaran fatal. Prosedur penjatuhan sanksi industrial wajib tunduk pada tahapan legal yang bersifat imperatif (memaksa).
Merespons fenomena ini, Pakar Hukum Ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum., memberikan peringatan keras kepada pihak manajemen agar tidak bertindak ugal-ugalan dalam menjatuhkan sanksi hubungan industrial.
”Perusahaan diharuskan mengantongi bukti konkret dan sah secara hukum atas dugaan pelanggaran disiplin, bukan berpatokan pada asumsi,” tegas Dr. Agusmidah saat dikonfirmasi Kliksumut.com, Rabu (23/9/2026).
Lebih lanjut, akademisi senior ini menjabarkan bahwa tindakan merumahkan pekerja tanpa dokumen tertulis resmi merupakan pelanggaran hukum berat. “Manajemen wajib menerbitkan Surat Keputusan (SK) Skorsing tertulis yang memuat alasan jelas, durasi, serta jaminan pembayaran upah penuh. Karena skorsing merupakan koridor menuju PHK, undang-undang menetapkan mandat perundingan bipartit antara manajemen dan pekerja untuk mencari mufakat,” urai Dr. Agusmidah secara lugas mematahkan argumen sistem lisan SPPG.
Tebang Pilih Kasus Narkoba dan Intimidasi Jurnalis
Aroma diskriminasi manajemen kian menyengat saat Ade dikonfirmasi mengenai status Joni, seorang pekerja gudang yang fotonya sempat beredar luas karena diisukan mengonsumsi sabu di dalam kamar mes gudang yayasan. Berbeda nasib secara diametral dengan dua supir logistik yang langsung didepak tanpa bukti, Joni justru dinyatakan tetap aktif bekerja dengan dalih tuduhan narkoba tidak terbukti.
Ironisnya, alih-alih memberikan hak jawab yang profesional demi asas cover both sides, manajemen justru mempertontonkan tindakan represif dan arogan terhadap kerja jurnalistik. Saat dikonfirmasi via WhatsApp sejak Sabtu lalu, Ade memilih bungkam dan membalas ketus saat ditemui langsung. “Buat apa saya balas, orang saya tidak mengenal anda,” ketusnya berlindung di balik retorika personal.
BACA JUGA: Dugaan Pungutan SPP Komite di SMKN 1 Gunungsitoli Kacabdisdik Aancam Sanksi Disiplin
Situasi di ruang kerja sempat memanas ketika jurnalis mempertanyakan aturan legalitas skorsing lisan serta sertifikasi kompetensi manajerial yang dimiliki Ade. Merasa terpojok secara argumentasi hukum, Ade bersama sejumlah pekerja kantor melakukan intimidasi verbal untuk menghalangi jalannya wawancara. “Maksudnya gimana? Abang terlalu mencampuri,” ucap Ade dengan nada dongkol.
Tindakan menghalang-halangi tugas pers ini memuat ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta bagi siapa saja yang secara melawan hukum sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan pers mencari informasi.
Hingga berita ini diturunkan, pemilik (owner) utama Yayasan Mutiara Sejahtera Bersama dan Mutiara Kharisma Insani belum berhasil ditemui untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas praktik manajemen liar di bawah kendali bawahannya, serta kejelasan nasib dua supir logistik yang kini telantar tanpa kepastian nafkah. (KSC)
