KLIKSUMUT.COM | DELI SERDANG – Praktik tata kelola ketenagakerjaan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dikelola oleh Yayasan Mutiara Sejahtera Bersama dan Mutiara Kharisma Insani di Jalan Makmur, Paya Geli, Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, (https://maps.app.goo.gl/PvCzhXQByniPuvTU7) resmi menuai sorotan tajam. Manajemen yayasan tersebut diduga kuat telah melakukan pelanggaran hukum berat (non-prosedural) terkait pemecatan sepihak serta pengebirian hak-hak normatif pekerja.
Berdasarkan investigasi di lapangan pada Selasa (22/9/2026), seorang manajer operasional yang akrab disapa Pak Ade terbukti melangkahi Undang-Undang Ketenagakerjaan dengan menjatuhkan skorsing secara lisan tanpa dasar hukum, tanpa bukti otentik, dan mengabaikan asas keadilan formal terhadap dua pengemudi (supir) logistiknya. Kedua kepala keluarga yang telah mengabdi selama enam bulan sejak April hingga September 2026 tersebut kini dipaksa kehilangan mata pencaharian secara sepihak.
BACA JUGA: Bupati Deliserdang Lantik 207 Pejabat, Tandai Regenerasi Birokrasi
Alasan Berubah-ubah dan Pengakuan Sistem Kerja ‘Rimba’
Saat dikonfirmasi oleh tim jurnalis Kliksumut.com, keterangan yang dilontarkan Ade terus berubah-ubah dan terkesan manipulatif. Awalnya, beredar kabar burung di internal bahwa kedua pekerja tersebut dirumahkan akibat tuduhan penyalahgunaan narkoba.
Namun, saat didesak di ruang kerjanya, Ade mendadak membelokkan narasi dengan dalih kelalaian kerja yang tidak berdasar. “Sebenarnya bukan masalah itu saja. Itu masalah kerja, ada yang ditabraknya di dapur, jadi seng dapur ditabraknya peot. Udah gitu kedua-duanya jam kerjanya tidak tepat waktu,” klaim Ade secara lisan demi membela diri.
Kejanggalan fatal kian mengemuka ketika manajemen ditantang untuk menunjukkan bukti tertulis, berita acara pemeriksaan, ataupun Surat Peringatan (SP) resmi.
Ade secara blak-blakan mengakui bahwa yayasan tersebut mengadopsi sistem “lisan” yang sarat kesewenang-wenangan, bahkan mengklaim proses rekrutmen dilakukan tanpa prosedur administrasi lamaran kerja.
”Kita rekrut sebagai supir, dah gitu aja. Kerja bagus kita pakai, kerja tidak bagus kita keluarkan. Keputusannya nanti sama bos kita,” cetus Ade dengan nada santai, seolah hukum perburuhan di Indonesia tidak berlaku di wilayah kuasanya.
Pernyataan bernada meremehkan hukum tersebut diaminkan oleh seorang pekerja wanita yang duduk di sebelah kanan wartawan. “Karena mereka masuk di sini tidak menulis surat lamaran kerja, cuma masuk doang,” katanya.
Namun, klaim sepihak manajemen tersebut langsung rontok. Informasi estafet dari sumber internal yang berhasil dihimpun Kliksumut.com menegaskan bahwa alur penerimaan pekerja di tempat tersebut secara de facto tetap wajib melalui penyerahan berkas permohonan lamaran kerja resmi.
Jerat Hukum: Skorsing Lisan adalah Cacat Hukum Mutlak
Secara regulasi hukum ketenagakerjaan nasional, dalih ketidaktahuan manajemen yang dipraktikkan oleh Ade merupakan pelanggaran fatal. Prosedur penjatuhan skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) wajib tunduk pada tahapan legal yang bersifat imperatif (memaksa).
Merespons fenomena ini, Pakar Hukum Ketenagakerjaan dari Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara (USU), Dr. Agusmidah, S.H., M.Hum., memberikan peringatan keras kepada pihak manajemen korporasi maupun yayasan agar tidak bertindak ugal-ugalan dalam menjatuhkan sanksi hubungan industrial. Ia menegaskan seluruh prosedur penjatuhan sanksi disiplin hingga bermuara pada PHK wajib memenuhi tahapan legalitas ketat yang mengikat.
”Perusahaan diharuskan mengantongi bukti konkret dan sah secara hukum atas dugaan pelanggaran disiplin, bukan berpatokan pada asumsi,” tegas Dr. Agusmidah saat dikonfirmasi Kliksumut.com, Rabu (23/9/2026).
Lebih lanjut, akademisi senior ini menjabarkan bahwa tindakan merumahkan pekerja tanpa dokumen tertulis resmi merupakan pelanggaran hukum berat. “Manajemen wajib menerbitkan Surat Keputusan (SK) Skorsing tertulis yang memuat alasan jelas, durasi, serta jaminan pembayaran upah penuh. Karena skorsing merupakan koridor menuju PHK, undang-undang menetapkan mandat perundingan bipartit antara manajemen dan pekerja untuk mencari mufakat,” urai Dr. Agusmidah secara lugas mematahkan sistem “lisan” SPPG.
BACA JUGA: Prabowo Perkuat Ketahanan Pangan Nasional, Resmikan Gudang Pangan Polri dan 166 SPPG di Tuban
Tebang Pilih Kasus Narkoba dan Intimidasi Jurnalis
Aroma tebang pilih kian menyengat saat Ade dikonfirmasi mengenai status Joni, seorang pekerja gudang yang fotonya sempat beredar luas karena diisukan mengonsumsi sabu di dalam kamar mes gudang yayasan. Berbeda nasib secara diametral dengan dua supir logistik yang langsung didepak tanpa bukti, Joni justru dinyatakan tetap aktif bekerja dengan dalih tuduhan narkoba tidak terbukti.
Ironisnya, alih-alih memberikan hak jawab yang profesional demi asas cover both sides, manajemen justru mempertontonkan tindakan represif dan arogan terhadap kerja jurnalistik. Saat dikonfirmasi via WhatsApp sejak Sabtu lalu, Ade memilih bungkam dan membalas ketus saat ditemui langsung. “Buat apa saya balas, orang saya tidak mengenal anda,” ketusnya berlindung di balik retorika personal.
Situasi di ruang kerja sempat memanas ketika jurnalis mempertanyakan aturan legalitas skorsing lisan serta sertifikasi kompetensi manajerial yang dimiliki Ade. Merasa terpojok secara argumentasi hukum, Ade bersama sejumlah pekerja kantor melakukan intimidasi verbal untuk menghalangi jalannya wawancara. “Maksudnya gimana? Abang terlalu mencampuri,” ucap Ade dengan nada dongkol.
Tindakan Ade bersama stafnya tersebut merupakan bentuk intervensi nyata terhadap tugas peliputan jurnalis yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Padahal, pasal pidana dalam UU Pers menegaskan bahwa tindakan menghalangi tugas pers memuat ancaman pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.
Hingga berita ini diturunkan, pemilik (owner) utama Yayasan Mutiara Sejahtera Bersama dan Mutiara Kharisma Insani belum berhasil ditemui untuk dimintai pertanggungjawaban hukum atas praktik manajemen liar di bawah kendali bawahannya, serta kejelasan nasib dua supir logistik yang kini telantar tanpa kepastian nafkah. (KC)
Reporter: Dody Ariandi
