Pemerintah sendiri melalui Kominfo langsung menindaklanjuti kasus ini dengan memblokir situs Raid Forums yang menyebarkan data tersebut. Dalam rilisnya, Kominfo juga mengatakan, proses pemblokiran juga dilakukan terhadap akun bernama Kotz yang menjadi penyebar data, termasuk 3 situs yang digunakan untuk mengunduh sampel data tersebut.
Kominfo mengaku telah mengidentifikasi jumlah data yang lebih besar dan memperluas investigasi terhadap sekitar 1 juta data yang diklaim sebagai data sampel oleh penjual. Pihak kementerian bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan investigasi mendalam bersama dengan BPJS Kesehatan.
Butuh Peraturan Perlindungan Data Pribadi Setara Undang-Undang
Baca juga: Kajati Sumut dan BPJS Ketenagakerjaan Konsolidasi Wujudkan Inpres No. 2 Tahun 2021
Pertanyaannya, pada kasus data pribadi bocor ke publik seperti ini, apa yang bisa kita lakukan?
Ruby Alamsyah menjelaskan, saat ini Indonesia belum memiliki regulasi Perlindungan Data Pribadi yang setara Undang-Undang, sehingga masyarakat tidak memiliki opsi yang baik bila terjadi kebocoran atas data pribadinya.
Ruby mengatakan pada sejumlah kasus lampau, aturan hukum yang digunakan adalah Undang-Undang Perlindungan Konsumen atau Peraturan Menteri Kominfo No. 20 tahun 2016.
“Masyarakat bisa mengadukan kepada menteri dan masalahnya diselesaikan secara musyawarah atau melalui upaya penyelesaian alternatif lainnya,” jelas Ruby kepada VOA.
Sementara, untuk kasus bocornya data BPJS ini, dikutip dari siaran persnya Kamis 20/5, pihak Kominfo menyatakan telah melakukan pemanggilan terhadap Direksi BPJS Kesehatan pada hari Jumat, 21 Mei 2021 untuk melakukan proses investigasi secara lebih mendalam. Menurut Kominfo, BPJS akan memastikan dan menguji ulang data pribadi yang diduga bocor.
Bukan Kejadian Pertama
Berita soal jual beli data pribadi di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini memang cukup marak. Namun untuk data pribadi dengan jumlah yang fantastis memang baru muncul di kasus data BPJS ini. Sebenarnya, berapa harga data pribadi ini sehingga laris diperjualbelikan?.
Ruby Alamsyah mengatakan, besaran harganya akan tergantung pada beberapa indikator: kuantitas, kualitas, dan sumber data – untuk menentukan seberapa pentingnya data tersebut.
“Contoh, Kasus Bukalapak di tahun 2019, data yang bocor sebanyak 12,9 juta, dijual seharga 20 jutaan rupiah.
Pada kasus Tokopedia di tahun 2020, data yang bocor sebanyak 90 juta (data pengguna e-commerce tersebut sampai Maret 2020) dijual seharga 75 jutaan rupiah,” kata Ruby.
Data bocor terbaru pasti akan bernilai jauh lebih tinggi, daripada data lama.
