KLIKSUMUT.COM | JAKARTA ~ Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, SE, meminta pemerintah pusat menetapkan percepatan pembangunan hunian tetap (huntap) sebagai prioritas nasional untuk menangani dampak pascabencana banjir dan longsor yang melanda Aceh.
Permintaan itu disampaikan Fadhlullah saat bertemu Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), dan Menteri Sosial (Mensos) di Kantor Kemenko PMK, Senin (23/2/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Fadhlullah menegaskan bahwa kebutuhan huntap di Aceh masih sangat besar dan belum sebanding dengan rencana pembangunan yang tersedia. Berdasarkan data sesuai SK Bupati/Wali Kota (SK BNBA), total rumah rusak dan hilang di Aceh mencapai 246.484 unit. Dari jumlah tersebut, rumah kategori rusak berat dan hilang mencapai 97.936 unit.
BACA JUGA: Wagub Aceh Dampingi Menko Polkam Tinjau Pembangunan Huntap di Aceh Utara
Hingga 18 Februari 2026, pemerintah baru membangun 9.246 unit huntap, atau sekitar 9,4 persen dari total kebutuhan. Adapun usulan Rencana Aksi Kementerian PUPR/PKP untuk pembangunan huntap di Aceh sebanyak 21.590 unit atau sekitar 22 persen dari kebutuhan.
“Gap antara kebutuhan dan rencana pembangunan masih sangat besar. Karena itu kami meminta dukungan penuh pemerintah pusat agar percepatan pembangunan huntap di Aceh menjadi prioritas nasional,” ujar Fadhlullah.
Strategi Percepatan dan Sinkronisasi Data
Fadhlullah meminta pembangunan huntap dilakukan tidak bertahap, tetapi melalui skema konstruksi paralel. Ia menjelaskan, proses penyediaan lahan, penyusunan detail engineering design (DED), hingga pembangunan fisik harus berjalan simultan. Ia juga mendorong pemerintah menugaskan langsung BUMN Karya untuk mempercepat pembangunan dengan pola cluster construction.
BACA JUGA: Bupati Tapteng Dampingi Gubernur Sumut Tinjau Pembangunan Huntap di Pinangsori
Selain itu, Wagub menekankan pentingnya sinkronisasi dan penetapan satu data (single data) huntap berbasis JITUPASNA, BNBA, serta verifikasi lapangan, menyusul terbitnya SK Kemendagri Nomor 300.2.8-168/2026. Data final ini akan menjadi dasar resmi penganggaran agar tidak terjadi tumpang tindih maupun kekurangan alokasi.
Progres Huntap Lewat CSR dan Dukungan Anggaran
Dalam pertemuan itu, Fadhlullah memaparkan progres pembangunan huntap melalui skema CSR di Kabupaten Aceh Tamiang dan Aceh Utara. Rencananya, pemerintah membangun 500 unit rumah tipe 36 di Desa Tanjung Seumantoh, Aceh Tamiang, serta ratusan unit rumah di sejumlah desa di Aceh Utara yang kini tengah dalam tahap pembersihan dan finalisasi pembebasan lahan.
BACA JUGA: Gubernur Bobby Nasution Percepat Pembangunan 648 Huntap Korban Banjir dan Longsor di Sumut
Wagub juga meminta dukungan anggaran masa transisi agar pengungsi yang masih menempati hunian sementara (huntara) atau tenda dapat segera pindah ke rumah permanen.
Pertemuan ini diharapkan menghasilkan langkah konkret percepatan pembangunan huntap, penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH), serta penguatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
