KLIKSUMUT.COM | Medan ~ Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumatera Utara (Sumut) menggelar Rapat Monitoring dan Evaluasi Penyaluran BBM Bersubsidi Tahun 2025 serta membahas rencana penyaluran BBM bersubsidi Tahun 2026. Rapat bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran distribusi BBM bersubsidi bagi nelayan dan pelaku usaha perikanan kecil. Kegiatan berlangsung di Ruang Data DKP Sumut, Kamis (15/1/2026).
Kepala DKP Provinsi Sumut, Ir. Supriyanto, M.M., memimpin langsung rapat tersebut. DKP Sumut menghadirkan perwakilan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Pertamina, organisasi nelayan, serta pemilik kapal perikanan berukuran di bawah 5 gross ton (GT).
BACA JUGA: Unit Pidsus Polrestabes Medan Ringkus 4 Pelaku Penyelewengan BBM Subsidi Pertalite
Bahas Kendala Penyaluran BBM Bersubsidi
Dalam rapat itu, peserta membahas berbagai permasalahan dan kendala penyaluran BBM bersubsidi di lapangan. Para pemangku kepentingan menyampaikan kondisi riil yang nelayan hadapi, mulai dari keterbatasan kuota hingga mekanisme distribusi yang belum optimal.
DKP Sumut bersama BPH Migas dan Pertamina juga membahas langkah-langkah perbaikan sistem penyaluran agar BBM bersubsidi benar-benar diterima nelayan yang berhak dan tepat sasaran.
HNSI Sumut Minta Tambahan Kuota BBM
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Sumut melalui Wakil Sekretaris, Dian Wahyudi, meminta BPH Migas meningkatkan kuota BBM bersubsidi untuk nelayan, khususnya di wilayah Sumut.
BACA JUGA: Polisi Bongkar Penimbunan 1,8 Ton BBM Subsidi di Pancur Batu, Dua Pelaku Ditangkap
Dian menyampaikan aspirasi tersebut secara langsung dalam forum rapat.
“Terkhusus bagi nelayan di Sumatera Utara, kami mewakili DPD HNSI meminta peningkatan kuota BBM bersubsidi. Nelayan sulit bekerja secara maksimal jika pasokan minyak tidak mencukupi,” ungkap Dian.
DKP Sumut Tegaskan Komitmen Transparansi
Kepala DKP Sumut, Ir. Supriyanto, M.M., menegaskan komitmen pemerintah daerah dalam memperbaiki tata kelola penyaluran BBM bersubsidi. Ia menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas agar kebijakan subsidi benar-benar memberikan dampak nyata.
“Kami berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyaluran BBM bersubsidi, sehingga dapat mendukung keberlanjutan usaha perikanan dan meningkatkan kesejahteraan nelayan di Sumatera Utara,” ujar Supriyanto.
Penyaluran BBM bersubsidi yang tepat sasaran diharapkan mampu meningkatkan produktivitas nelayan dan pelaku usaha perikanan kecil, sekaligus menekan beban biaya operasional mereka. (KSC)
REPORTER: Arif Genta Buana
