BINJAI | kliksumut.com – Kinerja aparatur sipil negara (ASN) Kota Binjai yang dipantau legislatif sekarang seperti kurang greget bisa disebabkan banyak faktor. Salah satunya bisa karena masalah tunjangan ASN yang jalan tiga bulan belum terbayar. Tak hanya itu, kasak-kusuk soal pembayaran gaji juga turut dikeluhkan oleh tenaga Pegawai Penyedia Jasa Lain Perorangan (PJLP) guru yang jalan empat bulan belum terbayar. Kamis (25/5/23).
Kondisi tersebut membuat ASN di lingkup Pemerintah Kota Binjai banyak yang mengeluh. Sebab soal kewajiban sudah ditunaikan namun untuk hak mereka justru tersendat. Akibat nunggaknya pembayaran tunjangan ini, turut berpengaruh pada kinerja para ASN serta jalannya program dimasing-masing SOPD.
BACA JUGA: Sambut Hari Jadi Kota Binjai Ke-151 Kapolres Binjai Turut Meriahkan Suasana
Kondisi sendatnya pembayaran tunjangan ASN bukan kali ini terjadi. Di tahun lalu, kondisinya juga sama. Apa yang terjadi dengan kondisi keuangan, membuat anggaran Pemkot Binjai mengalami devisit atau ego petinggi dalam melihat prioritas program sehingga masalah gaji dan tunjangan para ujung tombak pemerintah terpinggirkan.
Keluhan baik dari para ASN Pemkot, tenaga PJLP sampai tenaga guru. Mereka menuntut hak agar tunjangan dan gaji yang sudah hitungan dua bulan belum terbayarkan.
“TPP Februari baru cair bulan Maret kemarin. Maret , April dan masuk Mei belum terbayar. Jikapun cair bulan ini perkiraan saya yang cair bulan April,” ujar ASN di Pemkot Binjai.
“Sendatnya TPP di Pemkot Binjai sepertinya berantai, dan kejadiannya berulang. Tak pernah lagi senormal seperti tahun 2022. Jika dibanding Pemprov TPP-nya keluar rutin dan teratur, di awal bulan selepas bulan sebelumnnya,” keluh ASN lainnya.
Ketika ASN telat absen dan telat mengisi ERK, dipotong. Jumlahnya juga tak sedikit. Tapi ketika TPP telat, ASN hanya bisa pasrah. Tak ada sanksi seperti ketika ASN yang telat absen sekian menit.
Selain ASN yang mengeluhkan TPP nya. Kejadian sama juga dialami teman-teman PJLP guru. Dari informasi didapat awak media kliksumut.com, sudah jalan lima bulan sertifikasi mereka belum keluar. Harapannya, pasti agar gaji tersebut dibayarkan.
“Sertifikasi para guru belum keluar jalan lima bulan. Apakah tidak memikirkan kami. Terus sekarang kami mau mengadu kemana? Mau pakai cara apalagilah kita biar bisa dapat penghasilan. Rasa mau gila memikirkan ini,” keluh salah satu ASN Kota Binjai yang tak mau disebutkan namanya.
Memandang kejadian ini sangat memprihatinkan dan bakal menimbulkan dampak negatif bagi Pemkot Binjai. Utamanya pasti menurunnya kinerja pegawai baik ASN, guru dan PJLP. Mereka-mereka ini merupakan ujung tombak terdepan dalam mencerdaskan anak bangsa.
Adanya penundaan pembayaran tunjangan ASN, gaji guru (sertifikasi) PJLP sangat miris. Tentu mereka juga banyak kebutuhan.
Pemkot Binjai jangan membiarkan persoalan ini berlarut. Jangan dipandang ASN dan tenaga guru tidak dianggap. Ini satu hal keliru. Mestinya Pemkot mencari solusi buat memecahkan persoalan ini.
Kalau kas daerah belum mungkin untuk membayar segala kewajiban itu. Mestinya Pemkot mengambil langkah lain. Bisa dengan pinjam ke bank. Jangan biarkan ASN, PJLP dan guru tak mendapat haknya.
Persoalan ini menjadi peresentase buruk. Harus diatasi dengan baik. Mungkin juga bisa melihat sektor pengeluaran yang bisa ditekan bisa dilakukan. Seperti kegiatan-kegiatan di hotel yang menyapu banyak anggaran, mestinya ditekan. Alihkan saja kegiatan tersebut di aula dan gedung milik Pemkot Binjai.
BACA JUGA: Pemprov Sumut Susun Arsitektur SPBE, ASN Diminta Segera Beradaptasi
“Sekarang Pemkot Binjai tak memiliki rasa krisis keuangan. Padahal banyak penggunaan keuangan bisa ditekan. Ini tak produktif dan berlangsung terus menerus. Aneh saya lihat,” cetus ASN ini.
Mesti ada langkah serius buat mengentaskan masalah ini. Manajemen keuangan perlu dirapikan. Sebab pengelolaan keuangan Pemkot Binjai masih amburadul. Perlu pembeharuan dari banyak aspek. Baik untuk kas dearah dan pengelolaan uang ditiap OPD.
“Bappeda mesti melakukan kajian sehingga tekanan belanja bisa berkurang dan dialihkan ke sektor produktif. Jika Pemkot terus tidak sadar dalam krisis keuangan. Ke depan ini sangat berbahaya sekali,” tutup ASN. (LL)
