Kunjungan untuk evaluasi LPJP APBD 2024, Bupati keluhkan pemotongan dana pusat dan lonjakan belanja pegawai
REPORTER: Y Martin Penggabean
KLIKSUMUT.COM | TAPANULI SELATAN –Sebanyak sepuluh anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan (Tapsel), Rabu (9/7/2025), dalam rangka pengawasan dan evaluasi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan (LPJP) APBD Provinsi Sumut Tahun Anggaran 2024.
Kesepuluh legislator tersebut adalah Aswin Parinduri, Derliana Siregar, dan Syamsul Qamar (Partai Golkar); Abdul Rahim Siregar (PKS); Roby Agusman Harahap (NasDem); Rahmat Rayyan Nasution (Gerindra); Syahrul Efendi Siregar (PDIP); Tondi Roni Tua (Demokrat); Muniruddin (PKB); dan Hermansyah Lubis (PAN).
BACA JUGA: Bupati Tapsel Dorong Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Strategis Berbasis Koperasi dan Ketahanan Pangan Desa
Rombongan diterima langsung oleh Bupati Tapsel Gus Irawan Pasaribu, didampingi Wakil Bupati Jafar Syahbuddin Ritonga, Sekda Sofyan Adil, serta jajaran Asisten dan pimpinan OPD.
Bupati Tapsel Keluhkan Pemotongan Dana Pusat
Dalam pertemuan tersebut, Bupati Gus Irawan membeberkan sejumlah tantangan serius yang sedang dihadapi Pemkab Tapsel. Salah satunya adalah terjadinya pemangkasan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat yang mencapai Rp113,5 miliar terbesar di antara seluruh kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Tak hanya itu, pengangkatan besar-besaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) juga menambah beban fiskal daerah. Anggaran belanja pegawai Tapsel naik drastis hingga Rp200 miliar.
“Situasi global dan nasional sangat berdampak ke daerah. Kami mengalami pemotongan DAU dan DAK sebesar Rp113,5 miliar, sementara belanja pegawai melonjak sekitar Rp200 miliar. Ini kondisi yang sangat tidak mudah,” ujar Gus Irawan.
Pemkab Prioritaskan Infrastruktur Ketahanan Pangan
Menghadapi kondisi sulit tersebut, Pemkab Tapsel kini memprioritaskan pembangunan infrastruktur pertanian demi mendukung program ketahanan pangan daerah yang sejalan dengan program nasional.
“Kami fokus memperkuat ketahanan pangan melalui pembangunan infrastruktur pendukung. Kami sangat berharap dukungan dan alokasi dana dari provinsi dapat dimaksimalkan, meski di tengah keterbatasan fiskal saat ini,” ungkap Bupati.
Gus Irawan meminta agar para anggota DPRD Sumut Dapil 7 memperjuangkan tambahan alokasi anggaran untuk sektor infrastruktur di Tapsel, terutama yang mendukung ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan.
DPRD Sumut Akui Dana Transfer Tertahan Rp2,8 Triliun
Menanggapi hal tersebut, Ketua Rombongan DPRD Sumut, Roby Agusman Harahap, mengakui bahwa persoalan fiskal memang sedang dialami hampir seluruh kabupaten/kota di Sumut. Ia menyebut saat ini terjadi hambatan pencairan Dana Bagi Hasil (DBH) dan Barang Kena Pajak (BKP) dari Pemprov Sumut yang jumlah totalnya mencapai Rp2,8 triliun.
“Dana tersebut memang belum sepenuhnya dicairkan karena masih dalam tahap penyesuaian fiskal dan efisiensi belanja daerah. Tapi kami pastikan, itu akan dibayarkan secara bertahap,” terang Roby.
Ia juga menyampaikan bahwa kunjungan ke Tapsel merupakan bagian dari rangkaian kunjungan ke wilayah Tabagsel. Sebelumnya mereka telah mendatangi Pemkab Padang Lawas Utara (Paluta), Padang Lawas (Palas), Pemko Padangsidimpuan, dan akan melanjutkan kunjungan ke Mandailing Natal (Madina).
BACA JUGA: Pemkab Tapsel menerima Sapi Qurban dari Presiden RI Prabowo Subianto, Idhul Adha 1446 H
Aspirasi Tapsel Akan Dibawa ke Paripurna
Menurut Roby, seluruh masukan dari kepala daerah di Tabagsel, termasuk permintaan peningkatan dana transfer ke daerah, akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Sumut mendatang.
“Aspirasi ini akan kami bawa dan bahas secara kolektif. Kami menyadari, beban daerah cukup berat saat ini. Maka sinergi dan dukungan legislatif sangat penting untuk memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (KSC)
