KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution didesak untuk membatalkan lelang Event Organizer (EO) Gebyar Pajak Sumatera Utara yang digagas oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Sumut. Program bernilai Rp28 miliar tersebut dinilai lebih banyak menimbulkan mudarat dibanding manfaat bagi masyarakat.
Desakan itu disampaikan aktivis antikorupsi di Medan, Andi Nasution, yang mempertanyakan urgensi anggaran besar untuk kegiatan seremonial yang diklaim bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tepat waktu.
BACA JUGA: Pegawai Ditjen Pajak Jadi Korban Pelecehan di Benhil, Pelaku Tukang Ojek Berinisial B Ditangkap Polisi
“Anggaran Rp28 miliar itu digunakan untuk kegiatan yang dilaksanakan empat kali sepanjang 2026 dan seluruhnya terpusat di Aula Kantor Bapenda Sumut. Pertanyaannya, seberapa efektif kegiatan seremonial di satu lokasi ini meningkatkan kepatuhan wajib pajak di 33 kabupaten/kota?,” ujar Andi kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Menurut Andi, Bapenda Sumut wajib menjelaskan secara rasional dan berbasis data mengenai efektivitas kegiatan Gebyar Pajak tersebut dalam mendongkrak penerimaan PKB. Tanpa kajian yang terukur, kegiatan itu dikhawatirkan hanya menjadi agenda seremonial belaka.
Tak hanya soal urgensi anggaran, Andi juga menyoroti persyaratan lelang EO yang dinilainya janggal dan berpotensi diskriminatif. Salah satu syarat yang dipersoalkan adalah kewajiban penyedia memiliki pengalaman 85 kontrak pekerjaan dalam satu tahun terakhir. Bahkan, bagi penyedia yang tergabung dalam grup usaha, pengalaman yang dipersyaratkan mencapai 859 kontrak dalam tiga tahun.
“Persyaratan ini nyaris mustahil dipenuhi secara wajar. Jika ada yang memenuhi, maka harus dilakukan klarifikasi mendalam terhadap rekam jejak dan kebenaran pengalaman perusahaan tersebut,” tegasnya.
Keanehan juga terlihat dari minimnya peserta lelang aktif. Dari 29 penyedia yang mendaftar, hanya dua perusahaan yang memasukkan penawaran. Ironisnya, salah satu perusahaan tersebut belum pernah tercatat sebagai pemenang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Bahkan berdasarkan penelusuran daring, perusahaan itu justru terindikasi bergerak di transaksi kayu bulat. Ini tentu menimbulkan tanda tanya besar,” ujar mantan Sekretaris Wilayah Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Sumut tersebut.
Atas dasar itu, Andi menengarai lelang EO Gebyar Pajak Sumut berpotensi hanya menjadi modus penghabisan anggaran negara demi kepentingan tertentu. Ia juga mengingatkan kondisi keuangan daerah yang masih sangat dibutuhkan untuk pemulihan pascabencana.
“Pemprov Sumut masih membutuhkan anggaran lebih dari Rp1,1 triliun untuk perbaikan infrastruktur akibat banjir dan longsor akhir 2025. Luka korban bencana belum sembuh, mengapa justru muncul kegiatan yang terkesan hura-hura?,” katanya.
BACA JUGA: 15 Ribu Kendaraan Plat Merah di Sumut Menunggak Pajak, Potensi PAD Rp10,8 Miliar Terancam Raib
Selain mendesak pembatalan lelang, Andi juga meminta Gubernur Bobby Nasution mengevaluasi kinerja Kepala Bapenda Sumut Ardan Noor Hasibuan dan Sekretaris Rudi Hadian Siregar, serta pejabat lain yang bertanggung jawab atas perencanaan kegiatan tersebut.
Hingga berita ini diterbitkan, Bapenda Sumut belum memberikan tanggapan resmi atas kritik yang disampaikan. Upaya konfirmasi kepada Kepala dan Sekretaris Bapenda Sumut masih terus dilakukan guna memperoleh klarifikasi demi keberimbangan pemberitaan. (KSC)
