REPORTER: Agus Trisapta
KLIKSUMUT.COM | DAIRI – Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pakpak Silima Suak turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi di tiga lokasi berbeda di Kabupaten Dairi, yakni Polres Dairi, Kantor Bupati, dan DPRD Dairi Kamis (13/03/25). Mereka menyuarakan ketidakpuasan terhadap penegakan hukum terkait kasus penghinaan terhadap suku Pakpak serta menolak upaya pemekaran wilayah yang dapat mempengaruhi status daerah mereka.
Ada sebanyak 7 Tuntutan yang disampaikan dalam aksi demo tersebut, yakni :
1.Mendesak Polres Dairi menangkap kembali penghinaan suku.
2.Mendesak Polres Dairi segera melanjutkan proses hukum penghina suku Pakpak.
BACA JUGA: Penghinaan Suku Pakpak di Media Sosial: Masyarakat Menolak Perdamaian, Minta Kapolres Lanjutkan Proses Hukum
3.Menolak keputusan rapat-rapat kecil dan musyawarah tersembunyi menuju perdamaian dengan penghina suku Pakpak.
4.Meminta aparat penegak hukum, kepolisian dan jaksa penuntut hukum untuk melibatkan perwakilan masyarakat Pakpak Silima Suak.
5.Mosi tidak percaya terhadap tokoh yang melaksanakan rapat-rapat kecil dan musyawarah tersembunyi sebagai upaya penghentian.
6.Mempertegas sejak awal kepada pemerintah Dairi dan pemerintah Pakpak Bharat untuk menolak kawasan Pakpak Silima Suak, Bumi Sulang Silima Tanoh kekelengen bergabung dalam pemekaran provinsi baru.
7.Mengembalikan citra Bumi Sulang Silima Kabupaten Dairi sesuai dengan kearifan lokal masyarakat Pakpak.
Pimpinan aksi,Israel Capah, menegaskan bahwa demonstrasi ini merupakan bentuk protes terhadap lambannya proses hukum terhadap oknum yang melakukan penghinaan suku.
“Kami meminta Polres Dairi segera menangkap kembali pelaku dan memastikan kasus ini diproses sesuai hukum yang berlaku,”tegas Israel.
Selain itu, mereka juga menuntut agar nama-nama tempat yang diwariskan leluhur dikembalikan ke nama aslinya demi menjaga identitas suku Pakpak.
“Ini bukan sekadar nama, tetapi bagian dari marwah dan jati diri masyarakat Pakpak. Generasi mendatang harus tahu dan memahami adat serta sejarahnya,”tambahnya.
Menanggapi tuntutan ini, Wakapolres Dairi Kompol Diarma Munthe menjelaskan bahwa kasus penghinaan suku Pakpak masih dalam proses hukum.
“Berkas perkara sudah kami limpahkan ke kejaksaan, dan saat ini kami menunggu petunjuk lebih lanjut,”ungkap Diarma.
Ia juga menyebut bahwa tersangka sempat ditahan, tetapi permohonan penangguhan dikabulkan setelah adanya upaya perdamaian.
“Kami meminta masyarakat tetap tenang dan percaya bahwa hukum tetap berjalan,” tambahnya.
Sementara itu, terkait isu pemekaran provinsi, Wakil Bupati Dairi Wahyu Daniel Sagala menyatakan bahwa pihaknya belum bisa mengambil keputusan.
“Saat ini pemekaran masih sebatas wacana. Namun yang pasti, kami sebagai pemerintah berkomitmen membangun Dairi bersama masyarakat,” ujarnya.
BACA JUGA: Hina Suku Pakpak, Pemilik Akun Tiktok Escobar Dilaporkan ke Polres Dairi
Di kantor DPRD, massa hanya ditemui oleh Sekretaris Dewan (Sekwan) Bahagia Gunting, yang menyatakan akan menyampaikan aspirasi mereka kepada pimpinan DPRD.
“Kami akan mengupayakan rapat dengar pendapat (RDP) terkait kasus ini sesuai prosedur yang ada,” kata Bahagia.
Aksi demo ini menjadi bukti bahwa masyarakat Pakpak Silima Suak menginginkan kejelasan hukum, pelestarian budaya, dan kepastian wilayah dalam konteks pemekaran provinsi. Dengan respons dari pemerintah dan kepolisian, masyarakat kini menanti langkah konkret yang akan diambil dalam waktu dekat. (KSC)
