7 Oknum Polisi Diduga Menghilangkan Barang Bukti Merupakan Perbuatan Kejahatan

Arogan ASN dan Satpam RSJ Harus Dievaluasi Berkaitan Pelayanan Masyarakat

Belum lagi kalau kita bicara tentang barang bukti narkobanya, kata Epza lebih lanjut, peredaran narkoba masuk kategori kejahatan besar (extraordinary crime) dan merupakan musuh negara. Makanya jika ada aparat menghilangkan baraan bukti narkoba secara berjamaah, maka disitu terpenuhi unsur permufakatan dalam tindak kejahatan

“Apa yang dilakukan oleh 7 oknum personil Satnarkoba Polrestabes Medan tersebut bukan hanya sekedar melanggar disiplin dan kode etik profesi, tapi juga merupakan kinerja yang buruk dan ini “menampar” wajah Polri secara institusi,” sebut Epza.

Bacaan Lainnya

“Hemat saya sebagai pimpinan di kepolisian di wilayah hukum Medan juga harus bertanggung jawab. Pemimpin itu harus mampu membina mental anggota atau bawahannya. Jika tidak mampu membina dengan baik dan benar, maka sama saja gagal dalam memimpin Polrestabes Medan. Apalagi tugas dan fungsi kepolisian menurut UU No. 22 Tahun 2002 adalah memberi pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat. Nah, kalau mental aparatnya rusak bagaimana mungkin dapat memberi pelayanan dan pengayoman,” papar Epza.

Epza menerangkan, dalam hukum ada 3 instrumen yang saling mempengaruhi, diantaranya: substansi (substance), yaitu regulasi atau UU, struktur (structure), yaitu aparatur hukum, Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Advokat, ketiga kultur (culture/budaya), yaitu budaya hukum masyarakat atau dengan kata lain menyangkut ketaatan atau kepatuhan masyarakat terhadap hukum.

 

Baca juga: Wali Kota Banda Aceh, Dihentikan Ujicoba Persiraja Kontra PSMS

“Nah, kalau bicara penyelewengan atau penyalahgunaan kekuasaan seperti yang telah diduga telah dilakukan oleh 7 oknum personil Polrestabes Medan dalam menghilangkan barang bukti narkoba dan uang tersebut, maka jelas dan nyata merupakan kesalahan pada struktur hukum, yaitu aparatur hukum dalam hal ini personil Kepolisian,” kata Epza lagi.

Epza menambahkan, sebagai catatan penting, hendaklah ke tujuh oknum personil yang diduga telah berkhianat pada institusi tersebut diampuatasi untuk menjaga kredibilitas, integritas dan kualitas institusi Polri.

“Mengapa juga oknum-oknum yang cacat moral mesti dipertahankan lewat mutasi. Masih banyak putra-putri terbaik bangsa yang harus mendapat porsi atau menduduki posisi strategis di tubuh Polri, tentu selaku masyarakat, kebijakan ini yang kita tunggu,” tutup Epza. (BNL)

 

Pos terkait