MEDAN | kliksumut.com – Negeri ini, 100 hari bisa “Bersih” dan “Bangkit” jika Polri dan Kejaksaan melakukan pembersihan di tingkat eksekutif dan legislatif. Hal tersebut diungkapkan oleh Ketua Umum Laskar Janur Kuning Era 24, Fadli Kaukibi SH, CN kepada sejumlah wartawan di kediamannya, Senin (11/4/2022).
“Dimana rupanya suksesi Jokowi…?, kita rakyat beli minyak cash tunai tapi Pertamina bangkrut rugi triliunan, rakyat beli gas cash tunai tapi PGN bangkrut rugi triliunan, rakyat beli token Listrik cash tunai tapi PLN bangkrut dan rugi ratusan triliunan, rakyat beli air cash tunai tapi PDAM bangkrut rugi triliunan, rakyat bayar asuransi cash tunai tapi Asuransi Jiwasraya dan Bumiputra juga bangkrut rugi dan rakyat naik pesawat tunai tapi tetap juga Garuda Bangkrut rugi,” ungkap Fadli dengan nada keras dan secara detail kepada wartawan.
BACA JUGA: Lahan HGU PTPN 2 Dilego Hingga 8 Ribu Hektare Lebih oleh Developer Proyek Citraland Kota Deli Megapolitan Kebal Hukum?
Selanjutnya juga Fadli mengungkapkan bahwa ummat Muslim bayar haji namun haji tunda, umroh di tunda tunda, ummat muslim sudah damai beribadah nyaman 14 abad namun di hambat hambat dan di curigai ibadah dan pendidikannya.
“Rakyat melintas di jalan tol bayar tunai tapi ternyata juga ternyata usaha tol juga rugi bangkrut,” sebut Fadli dengan semangat.
Bahkan Fadli menceritakan bahwa pribumi di adu dengan sesama pribumi dan di intimidasi oleh aparat Satpol PP, birokrasi dan TNI demi dirampas tanahnya lalu di berikan kepada diduga oleh konglomerat tionghoa PT. Ciputra.
“Seperti contoh di Desa Helvetia, Kecamatan Labuhan Deli, serta Kecamatan Percut Sei Tuan dan Kecamatan Batang Kuis, Kabupaten Deli Serdang.. Rakyat di gusur paksa sementara PT. Ciputra bangun terus tanpa IMB padahal masih dalam sengketa di Pengadilan Lubuk Pakam,” sebut Fadli merasa kecewa kepada negeri ini.
Sebut Fadli lagi bahwa sebagai contoh ambruknya Hukum bahwa Ade Armando lepas dari Pengadilan hukum Negara tapi ternyata tidak lolos dari pengadilan rakyat.
“Jika semua bangkrut rugi maka seharus jajaran Polri & Kejaksaan selaku ‘Benteng Hukum’ sudah melakukan penyelidikan dan tidak menunggu bangrut total.., Ternyata rakyat tidak melihat mendengar kinerja penegak hukum.., Polri & Kejakaaan itu ‘Benteng Hukum’ dan sekaligus “Benteng Negara’, jika ‘Benteng’ sudah bocor ambruk, kongko kongko ya inilah jadinya.. Negara tidak punya kekayaan untuk biaya negara dan kekayaan alamnya tidak membawa kemakmuran rakyat tapi hanya di nikmati Kolongmerat, Elit Politik & Birokrasi,” ucap Fadli lagi secara serius.
BACA JUGA: Citraland dan PTPN 2 Kangkangi Hukum di Deliserdang Sumut
Maka Fadli menambahkan bahwa saat ini sudah terkesan bahwa Polri & Kejaksaan tidak bekerja, hukum hanya berlaku untuk rakyat kecil, mirisnya lagi bahwa timbul asumsi bahwa aparat Polri jadi pelindung para penguasa di Daerah dan Pusat yang membuat kebijakan telah menyengsarakan rakyat.
“Kekayaan alam tidak membawa kemakmuran rakyat dan kini rakyat di peras di buru buru dengan beban pajak.., sampai-sampai minyak goreng pun mahal dan rakyat di suruh merebus, ngukus, cakap elit itu cukup pongah.. ya oligarkhi sangat pongah..,” beber dan tutup Fadli kepada wartawan. (Wl)
