REPORTER: Dody Ariandi
KLIKSUMUT.COM | BINJAI – Masyarakat miskin bersama ketua Gapensi Kota Binjai desak KPK untuk segera tetapkan tersangka atas dugaan korupsi Dana Isentif Fiskal (DIF) TA. 2023. Pengolahan anggaran insentif fiskal TA. 2024 yang semakin jelas siapa aktor tersangka pelaku korupsi.
Dugaan korupsi Dana Isentif Fiskal ini terbongkar, berawal beredarnya file dokument pengajuan anggaran Dana Isentif Fiskal (DIF) TA. 2023 nominal Rp 15 milyar, untuk 3 Dinas Kota Binjai yang di tandatangani Walikota Binjai di tanggal 12 Januari 2023.
Lebih lanjut, Kementerian keuangan telah menyalurkan Dana Isentif Fiskal sebesar Rp 20,8 miliar, di bulan Februari 2024.
BACA JUGA: 100 Hari Kerja Wali Kota Binjai Dinilai Mandek, Fraksi Gerindra: Belum Ada Langkah Konkret!
Mirisnya. Tindakan Walikota Binjai bersama Ketua Tim TAPD. perintahkan Kepala BPKAD Kota Binjai, untuk membayar hutang. Saat ini Dana Isentif Fiskal tidak fokus diperuntukkan dalam program pengetasan kemiskinan seperti yang seharusnya.
Jelas dalam salinan PMK-RI No. 125 TA. 2023 pengolahan anggaran insentif fiskal TA. 2024 di buat untuk menekan angka kemiskinan dan stunting.
Bluming nama Walikota Binjai terseret atas dugaan korupsi Dana Isentif Fiskal tentu masyarakat saat ini dan kedepannya akan mempertanyakan kredibilitas, karena, disinyialir menutup – nutupi kasus ini, dengan menyatakan “Tidak Paham Tentang Penggunaan Dana Isentif Fiskal”
Ketua Gapensi Kota Binjai Surya Dharma Sitepu kepada kliksumut.com, Minggu (25/5/2025) menegaskan. “Kalau menyatakan tidak paham, itu jelas-jelas, ia, buang badan, karena Amir Hamzah (Walikota Binjai) sendiri yang menandatangani permohonan surat pengajuan Dana Isentif Fiskal (DIF) bernomor 900.I.II.I-0728 ke Menteri Keuangan,” tegas Surya.
Lanjut, Surya mengatakan. “Saat ini KPK dikabarkan sudah memeriksa Walikota Binjai Amir Hamzah dan Ketua Tim TAPD Kota Binjai, termasuk Sekda, Inspektorat, Bapeda, dan BPKAD di Jakarta, harapan Surya, KPK segera menetapkan siapa saja tersangka dalam kasus ini,” harap Surya.
Nuansa politik ini mengemuka, ketika adanya beberapa Dinas Pemko Binjai menerima DIF tidak sesuai juknis yang di keluarkan kementrian keuangan, diduga melakukan perubahan tanpa ada koordinasi dengan OPD terkait.
“Ada dugaan. Merubah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dasar unsur permintaaan, berdampak Dana Insentif Fiskal di 3 Dinas Pemko Bijai, tidak tersalurkan,” ungkap Narsum.
Terbukti penggunaan DIF yang tidak transparan, Surya mengatakan. “Menambah keyakinan kasus dugaan korupsi Dana Isentif Fiskal cepat mendapat tersangkanya, ketika terdengar dalam pemberitaan ada larangan untuk berpergian ke luar negeri.” kata Surya.
Dari kronologi ini, dapat dilihat bahwa dugaan korupsi Dana Isentif Fiskal Kota Binjai melibatkan beberapa pihak, Surya menjelaskan. “Karena Walikota Binjai dan Ketua Tim TAPD, termasuk Kepala BPKAD Kota Binjai akrab di sapa Erwin diduga menerima perintah untuk membayar hutang-hutang proyek TA. 2023.
Kasus menjadi perhatian serius. Membuat tim KPK terjun ke lokasi guna melakulan peyelidikan secara intesif perihal dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di duga
pejabat melakukan korupsi atau penyalahgunaan anggaran untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
“Nah terkait adanya sejumlah OPD/TAPD yang di periksa oleh KPK, ini sudah santer, saat saya berada di Jakarta. Bahkan terdengar dalam pemberitaan adanya larangan untuk berpergian ke luar negeri menambah keyakinan kasus dugaan korupsi Dana Isentif Fiskal akan mendapati tersangkanya,” sebut Surya.
Tomas kepada kliksumut.com, Minggu (25/5/2025) angkat bicara. “Saat ini. Masyarakat Kota Binjai menanti KPK menetapkan para tersangka dugaan korupsi Dana Isentif Fiskal (DIF) TA. 2023. Bermohon KPK jangan alot untuk mengungkap para tersangka korupsi,” mohon Tomas.
Lanjut, Tomas juga meminta kepada KPK jangan kasih ruang dan waktu kepada penguasa koruptor di Kota Rambutan ini. Dalam kontestasi membela rakyat, ternyata itu semua hanya rethorika, terbukti rebut kursi jabatan untuk menguras hak kaum (rakyat) miskin,” ungakap Tomas.
BACA JUGA: Maraknya Narkoba di Kalangan Pelajar Binjai, Tim Pengabdian Dorong Pemanfaatan Psikometri untuk Guru BK
Dengan cara membela yang diri kerap dilakoni para pejabat untuk memanfaatkan situasi, memiliki tujuan seperti tidak terlibat atau tidak mengetahui tentang dugaan korupsi tersebut.
Disiyialir dari steatment Kepala Dinas (Kadis) BPKAD Kota Binjai mengatakan. “Bayar hutang, sudah sesuai aturan dan boleh untuk bayar hutang” sedangkan steatment Walikota Binjai, menyatakan. “Untuk bantuan sosial. Artinya, jelas adanya nuansa politik,” pungkas Surya.
Demi melindungi informasi yang sensitif. (Pejabat mungkin tidak ingin membagikan informasi yang sensitif atau rahasia kepada publik). Para pejabat secara serentak tidak menjawab (No Respon) ketika dikonfirmasi wartawan perihal Penggunaan Dana Isentif Fiskal.
