KLIKSUMUT.COM | MEDAN ~ Wakil Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Andrie Yunus, disiram air keras oleh Orang Tidak Dikenal (OTK). Serangan ini melukai tangan kanan dan kiri, wajah, dada, serta mata Andrie.
Peristiwa terjadi sesaat setelah ia menyelesaikan rekaman podcast bertajuk “Remiliterisme dan Judicial Review di Indonesia” di Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI).
Tim medis segera membawa Andrie ke rumah sakit untuk perawatan intensif. Hasil pemeriksaan menunjukkan ia mengalami luka bakar sebesar 24% di berbagai bagian tubuh.
BACA JUGA: OTK Lempar Bom Molotov ke Rumah Warga di Sibolga, Diduga Akibat Viralkan Penumukan Bantuan Bencana
Tindak Teror Terhadap Aktivis HAM
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Irvan Saputra, S.H., M.H., menegaskan, penyiraman air keras ini diduga sebagai tindak pidana sekaligus bentuk teror terhadap aktivis yang memperjuangkan hak-hak rakyat dan keadilan.
“Serangan itu tampak sebagai upaya membungkam suara kritis Andrie dalam advokasi kebijakan dan kasus pelanggaran HAM yang tengah ditangani,” ujar Irvan dalam keterangan resmi, Jumat (13/3/2026).
Irvan menyebutkan, berdasarkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan terhadap Pembela HAM, peristiwa ini seharusnya segera ditindak sebagai bentuk perlindungan darurat bagi pembela HAM.
BACA JUGA: Ketua Lembaga Adat, Sorbatua Siallagan Diculik OTK… Ini Penjelasan Polda Sumut
LBH Medan Desak Polisi Ungkap Pelaku
LBH Medan mengecam keras serangan air keras terhadap Andrie Yunus dan mendesak Kepolisian Republik Indonesia mengungkap pelaku serta otak di balik serangan ini.
“Peristiwa ini harus menjadi perhatian publik dan penegak hukum, karena menjadi peringatan darurat bagi seluruh pembela HAM di Indonesia,” tambah Irvan.
Irvan menambahkan, kerja-kerja aktivisme Andrie Yunus sesuai dengan Pasal 28A–28J UUD 1945 yang menjamin hak dasar warga negara.
“Selain itu, Pasal 100–103 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM menegaskan hak setiap warga negara untuk berpartisipasi, melaporkan, dan memajukan HAM,” tutup Irvan. (KSC)
