KLIKSUMUT.COM | BIREUEN ~ Wakil Gubernur Aceh, Fadhlullah, memimpin rapat bersama para camat dan seluruh keuchik gampong terdampak bencana di Kabupaten Bireuen. Rapat berlangsung di Kantor Camat Peusangan, Minggu (8/2/2026).
Pertemuan ini untuk meluruskan polemik terkait bantuan hunian sementara (huntara) yang menjadi polemik di tengah masyarakat.
Pemerintah Tegaskan Tanggung Jawab terhadap Warga Terdampak
Fadhlullah menegaskan pemerintah memiliki tanggung jawab penuh terhadap warga terdampak, terutama pada masa transisi pemulihan pascabencana. Ia menyampaikan rumah warga yang rusak ringan, sedang, hingga hilang sudah masuk skema rehabilitasi dan rekonstruksi (R3P) serta telah diusulkan ke pemerintah pusat. Skema bantuan tersebut juga telah disosialisasikan di tingkat desa.
Wagub menambahkan, pemerintah provinsi menerima laporan dari Kementerian Dalam Negeri mengenai surat masyarakat Bireuen yang menyatakan tidak semua warga menginginkan Dana Tunggu Hunian (DTH) dan masih berharap huntara.
Namun data menunjukkan dari 2.646 KK yang ditransfer melalui BRI, Mandiri, BNI, dan disalurkan ke rekening warga melalui Bank Aceh Syariah serta BSI, sebanyak 1.596 KK telah menerima DTH. Sementara sisanya masih menunggu proses kliring antarbank atau sedang diperbaiki karena kekeliruan NIK.
“Yang sudah terima DTH tidak lagi berhak terima huntara. Karena itu kami hadir di sini, untuk menjelaskan dan berdialog agar terhindar dari masalah ke depannya,” tegas Fadhlullah.
BACA JUGA: Pemerintah Aceh Percepat Penyediaan Lahan untuk Huntara dan Huntap Korban Banjir
Warga Menolak Huntara, Pilih Hunian Tetap
Para keuchik melaporkan kondisi riil di lapangan, hampir seluruh gampong terdampak menyatakan warganya menolak huntara dan memilih hunian tetap (huntap). Keuchik Pante Baro Kumbang, Marwan, mengatakan rumah warganya banyak hanyut, namun warga tetap menolak huntara.
“Mereka bilang tidak mau huntara, tetap mau langsung huntap. Alasannya tidak mau bercampur antar masyarakat,” ujar Marwan.
Keuchik Raya Dagang, Mustafa, menambahkan warga menolak rencana pembangunan huntara yang terpusat di kecamatan, bukan di kampung asal. Warga memilih membersihkan rumah meski terendam lumpur. Keuchik Lueng Kuli, Andri Suheri, menyebut warganya menginginkan huntap, namun belum ada kepastian waktu pembangunan.
BACA JUGA: Wagub Aceh Dampingi Menko Polkam Tinjau Pembangunan Huntap di Aceh Utara
Di Gampong Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Keusyik Habibullah menyampaikan 58 KK memilih menerima DTH dan tinggal di bilik bantuan, sementara 12 KK belum menerima DTH. Ia berharap pemerintah segera mencairkan dana, sebab warganya telah dua bulan kehilangan penghasilan.
Huntap Tunggu SK Bupati, Siapkan Bantuan Lain
Tenaga Ahli Kepala BNPB, Yan Namora, menyatakan hasil survei langsung menunjukkan mayoritas korban bencana memilih DTH dan tidak ingin huntara. Mereka ingin pembangunan huntap langsung, bukan hutara. Pemberian DTH selama tiga bulan dan dapat mengalami perpanjangan jika huntap belum siap. Selain itu, pemerintah menyiapkan bantuan perbaikan rumah Rp15 juta untuk rumah rusak ringan, Rp30 juta rusak sedang, dan Rp60 juta rusak berat.
Yan menambahkan, BNPB sedang memvalidasi data sehingga belum dapat melakukan pembangunan huntap. Dari 3.266 usulan pemerintah kabupaten Bireuen, masih terdapat ketidaksesuaian. “Dalam waktu dekat, 100 unit huntap akan dibangun setelah Surat Keputusan Bupati terbit,” jelas Yan.
BACA JUGA: AHY Resmikan 84 Huntara Warga Terdampak Bencana di Aceh Tamiang
Plt. Kepala Dinas Sosial Aceh, Chaidir, menambahkan ahli waris korban meninggal akan menerima santunan, dan korban luka berat menerima Rp5 juta,. Demikian juga bantuan perabot Rp3 juta, dan dana lauk pauk Rp450 ribu per orang selama tiga bulan. Sedangkan pemulihan ekonomi Rp5 juta per keluarga. Semua pengucuran bantuan melalui transfer langsung ke rekening penerima.
Sementara Bupati Bireuen, Mukhlis, menegaskan, korban bencana berharap mendapatkan hunian tetap.
“Jangan goreng lagi isu huntara di Bireuen. Hari ini jelas masyarakat maunya huntap langsung.”
Anggota DPRA, Rusyidi Mukhtar Ceulangiek, meminta keuchik menyampaikan kondisi sebenarnya agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Rapat menyepakati, tidak ada warga terdampak yang mengajukan huntara, penerima DTH tidak boleh menerima huntara, dan pembangunan huntap menunggu SK Bupati. Dengan keputusan ini, polemik huntara dinyatakan selesai, dan pemerintah fokus mempercepat pembangunan huntap agar warga segera keluar dari masa pengungsian.
Wagub Aceh didampingi Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Sekda Aceh, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Aceh, serta para Kepala SKPA terkait dalam rapat tersebut. (KSC)
REPORTER: Adli Safwan
