KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sumatera Utara terus perkuat peran Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dalam mendorong kesejahteraan masyarakat melalui perluasan akses keuangan yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyusunan program kerja TPAKD Sumut 2026 yang difokuskan pada penguatan sektor produktif serta kelompok masyarakat prioritas.
Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK), Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Sumut, Yusri menyampaikan penyusunan program kerja TPAKD merupakan bagian dari siklus tahunan yang mengacu pada Roadmap TPAKD 2026– 2030.
Hal ini, katanya dilakukan dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan masyarakat
“Sebagai bagian siklus TPAKD Tahunan dan menindaklanjuti kegiatan Bimbingan Teknis pada 2025 yang lalu, pada hari ini kita bersama-sama melakukan pembahasan penyusunan program kerja TPAKD 2026 se-Sumut,” ujar Yusri, Jumat (6/2/2026).
Sebagaimana Roadmap TPAKD 2026–2030, telah disusun kerangka kerja dan arah strategis TPAKD dengan tujuan utama mencapai kesejahteraan masyarakat..
Pada bimbingan teknis penyusunan program kerja TPAKD Sumut 2026 di Medan, Rabu (4/2/2026), Yusri mengatakan, program kerja TPAKD 2026 disusun berdasarkan empat tema utama.
Keempat tema itu yakni membuka akses dan mendorong kesejahteraan, masyarakat cerdas dan terlindungi, manfaat akses dan pengelolaan keuangan, serta sinergi membangun Sumut.
BACA JUGA: Perkuat Likuiditas dan Kepercayaan Investor, OJK Percepat Reformasi Pasar Modal
Keempat tema tersebut diturunkan ke dalam 36 program kerja yang telah diselaraskan dengan kebijakan inklusi keuangan daerah serta usulan organisasi perangkat daerah terkait.
Salah satu program unggulan yang kembali menjadi fokus pada tahun 2026 adalah pengembangan klaster kemitraan.
Program ini dirancang untuk membangun ekosistem usaha dari hulu hingga hilir melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, dan offtaker.
“Program ini guna mendorong penyaluran pembiayaan yang lebih tepat sasaran, khususnya pada sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, serta UMKM berbasis komoditas unggulan Sumut,” sebut Yusri.
Selain itu, TPAKD Sumut jjuga merencanakan penguatan akses pembiayaan pada sektor prioritas melalui peningkatan penyaluran kredit dan pembiayaan kepada UMKM serta sektor produktif lainnya.
Program ini diharapkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan karakteristik perekonomian di masing-masing kabupaten/kota.
Dalam rangka membangun masyarakat yang cerdas dan terlindungi, OJK bersama TPAKD menyiapkan program edukasi keuangan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang mencakup literasi keuangan, pelindungan konsumen, serta pemahaman produk dan layanan jasa keuangan.
Melalui program ini, ASN diharapkan dapat berperan sebagai agen literasi keuangan di lingkungan kerja dan masyarakat.
BACA JUGA: OJK Perkuat Transparansi dan Integritas Pasar Modal Indonesia
TPAKD Sumut juga merencanakan penguatan layanan perbankan yang ramah disabilitas sebagai bagian dari komitmen mendorong keuangan yang inklusif dan berkeadilan, sehingga penyandang disabilitas memiliki kesempatan yang setara dalam mengakses dan memanfaatkan produk serta layanan keuangan formal.
Melalui penguatan peran TPAKD, OJK Sumut menegaskan komitmennya untuk terus mendorong akses keuangan yang merata, berkualitas, dan berkelanjutan di seluruh wilayah ini.
Dengan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan, program kerja TPAKD 2026 diharapkan tidak hanya memperluas inklusi keuangan, tetapi juga memperkuat sektor produktif daerah, meningkatkan daya saing ekonomi, serta mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sumut secara berkelanjutan. (KSC)
REPORTER: Swisma








