“Anggaran Pilkada 200 Miliar kenapa tidak dialokasinya oleh Pemerintah Aceh, bukannya Aceh punya 17 Triliun pertahun,” tegasnya.
“Terkait Penundaan Pilkada Aceh 2022, Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi mengatakan Dua Pilihan, Bangai That atau Bangai That…Thaat…,” kritik Fachrul Razi.
“Pelaksanaan pilkada yang berbarengan dengan pemilu nasional akan menambah beban kerja penyelenggara pemilu.(KIP) Beban yang besar tersebut akan mengancam kualitas pemilu termasuk pemilihan Kepala Daerah,” jelasnya.
Baca juga: Kasat Lantas dan Kadisdikbud Aceh Utara Teken MoU Pengembangan Pendidikan Lalu Lintas
Fachrul Razi menambahkan, Pilkada Tahun 2022 akan berdampak bagus untuk pendidikan politik rakyat. Jika Pilkada bersamaan dengan Pilpres dan Pemilihan legislatif masyarakat menjadi bingung karena ada banyak pilihan yang harus mereka pilih
Normalisasi Pemilihan kepala daerah pada tahun 2022 dan tahun 2023 baik dalam rangka konsolidasi dan perbaikan kualitas demokrasi
Pilkada tahun 2022 bisa membuat rakyat Aceh mencerna dan memahami program calon-calon kepala daerah karena Isu spesifik daerah tidak tenggelam oleh isu “nasional”.
Desentralisasi, yang melahirkan adanya desentralisasi asimetris, khususnya adanya Otonomi Khusus bagi beberapa daerah, termasuk Provinsi Aceh.
Demokrasi yang melahirkan adanya system multipartai termasuk partai Lokal, pemilihan presiden dan wakil presiden serta pemilihan kepala daerah secara langsung. (Syahrul)








