MEDAN | kliksumut.com – Kedatangan 40 personel TNI dari Kodam I/BB yang menggeruduk Kantor Polrestabes Medan, Sabtu lalu (5/8/2023) menimbulkan tanda tanya besar di elemen masyarakat.
Penggerudukan yang dipimpin oleh Mayor Dedi Hasibuan beralasankan ingin berkoordinasi terkait penahanan saudaranya, Ahmad Rosyid Hasibuan yang terkena kasus pemalsuan surat sertifikat lahan PTPN II. Mayor Dedi diketahui menjabat sebagai Kasi Undang-Undang Kumdam I/BB.
BACA JUGA: Keberadaan Oknum TNI Berseragam Datangi Mako Polresta Medan Tuai Kritik
Dalihnya ingin berkoordinasi, hal ini justru dinilai sebagai bentuk intervensi penegakan hukum yang sedang berjalan. Pasalnya kedatangan Mayor Dedi beserta puluhan personel TNI itu meminta untuk ditangguhkan penahananan atas ARH.
Melihat kejadian ini Ridho Fahrezy sebagai Ketua Umum HMI Cabang Medan yang didampingi Eko sebagai Sekretaris Umum angkat bicara. Ridho menyampaikan bahwa kedatangan puluhan personel TNI menggeruduk Polrestabes Medan merupakan tindakan yang tidak etis dan bentuk intervensi penegakan hukum di Indonesia.
“Kami sangat menyayangkan tindakan yang dilakukan puluhan personel TNI tersebut. Itu tindakan yang tidak etis. Seharusnya cukup dikawal proses pemeriksaannya bila bertindak sebagai pihak keluarga. Tidak harus sampai membawa banyak personel seperti itu. Sebab TNI merupakan alat pertahanan negara. Jangan sampai menyalahi tugas dan wewenangnya,” ucap Ridho, Rabu (9/8/2023) melalui keteranga tertulisnya yang diterima kliksumut.com.
Ridho melanjutkan, “Kami juga menilai tindakan yang dilakukan personel TNI itu merupakan bentuk intervensi penegakan hukum. Kami khawatir ke depan akan menjadi normalisasi intervensi penegakan hukum di Indonesia.”
“Sebab kejadian ini bukan kali pertama TNI masuk ke wilayah urusan sipil. Hal ini mesti kita jaga bersama lah agar dalam upaya penegakan hukum di Indonesia semua orang mendapat perlakuan yang sama. Tidak hanya bagi institusi TNI tetapi juga seluruh institusi atau perangkat negara yang ada di Indonesia,” tambah Ridho.
Hingga kini, kabarnya Mayor Dedi telah dipanggil dan sedang menjalani pemeriksaan oleh Puspom TNI. Ridho menyebutkan oknum-oknum yang terlibat mesti diberikan tindakan tegas dan meminta kejanggalan seperti ini tidak terulang kembali.
BACA JUGA: Keberadaan Anggota TNI di Polrestabes Medan, Ini klarifikasi Kapendam dan Kabid Humas Polda Sumut
“Maka dari itu, kami meminta kepada Panglima TNI agar memberi tindakan tegas kepada oknum-oknum yang terlibat. Tidak hanya sekedar dipanggil dan diperiksa tetapi ada sanksi yang mesti dijatuhkan agar hal ini menjadi pelajaran bagi yang lainnya. Sebab fenomena ini bukan kali pertama, maka kami meminta kejanggalan seperti ini jangan sampai terulang lagi,” lanjut pria yang mengenakan muts dan gordon HMI itu.
Di lain kesempatan, Eko menambahkan “Ini kami sampaikan karena kami tidak ingin nama institusi TNI tercoreng akibat ulah beberapa oknum,” tutupnya. (Red)
