KARO | kliksumut com – Terkait silang sengketa kepemilikan lahan di Jalan Udara Gang Cahaya Berastagi DPRD Kabupaten Karo menindaklanjuti hasil audensi perwakilan Keluarga Sinukaban Berastagi bersama Pimpinan DPRD Kabupaten Karo pada tanggal 11-4-2022 lalu, anggota DPRD Kabupaten Karo sepakat gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan menghadirkan pihak terkait (18/4) yang digelar di ruang rapat lantai III Gedung DPRD Karo.
Rapat dengar pendapat resmi dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Karo Iriani Br Tarigan melalui Wakil DPRD Karo Sadarta Bukit dihadiri para anggota DPRD Karo lainnya serta juga dihadiri intansi terkait yaitu, Camat Berastagi, Lurah Gundaling ll, Kepling Lingkungan, Perwakilan PN Kabanjahe, Perwakilan BPN Karo, Pihak UP3 PLN Bukit Barisan dan puluhan perwakilan ahli waris keluarga Sinukaban.
BACA JUGA: Femila Br Sinukaban Kembali Dapat Dukungan dari Masyarakat Karo
Dalam sambutannya Wakil Ketua DPRD Karo Sadarta Bukit menyampaikan permintaan maaf atas keterlambatan jadwal rapat dengar pendapat, seraya memberikan kesempatan kepada perwakilan keluarga Sinukaban untuk membacakan poin-poin tuntutan terkait silang sengketa kepemilikan lahan di Jalan Udara, Gang Cahaya Berastagi.
Sementara itu perwakilan ahli waris keluarga Sinukaban Daris Kaban dalam RDP tersebut menyampaikan prihal adanya unsur pemaksaan kehendak, terkait Surat dari Lurah Gundaling ll yang disampaikan kepada perwakilan ahli waris Sinukaban yang isinya menyatakan agar pihak keluarga sinukaban segera melengkapi dokumen berkas alas hak kepemilikan dengan tempo waktu seminggu terhitung sejak tanggal penerbitan surat ini.
“Jika hal itu tidak dapat dipenuhi maka pihak pemerintah kelurahan akan memproses SKT (Surat Keterangan Tanah) atas nama PT.PLN,” katanya.
“Ada apa tiba-tiba Lurah mengultimatum hal itu kepada kami dan kenapa baru sekarang pihak PLN baru mau mengurus penerbitan sertifikat, padahal sudah puluhan tahun lahan tersebut di kuasai oleh PLN. Dan tanpa ada etikad baik disampaikan kepada pemilik lahan tanah leluhur keluarga Sinukaban Berastagi, ini sudah tidak sesuai dengan kearifan lokal adat budaya didaerah kita,” ujar Daris Kaban dihadapan para peserta RDP.
Ditambahkanya bahwa seharusnya dari dulu pihak PLN mendatangi pihak keluarga Sinukaban, memusyawarahkan bagaimana baiknya agar lahan tersebut dapat dipakai PLN.
“Masyarakat Tanah Karo sangat menjunjung tinggi adat dan budaya serta mengedapankan budaya runggu (musyawarah), Kenapa pihak PLN diam-diam ingin menerbitkan SKT dan bermaksud menerbitkan sertifikat atas nama PLN di tanah warisan leluhur Sinukaban. Ini bisa dikatakan perampasan dan memaksakan kehendak,” jelas Daris.
BACA JUGA: Anggota DPD RI Badikenita Putri Sitepu Perlunya Wawasan Kebangsaan Bagi Millineal
Tenaga Sinukaban salah seorang pengetua adat yang juga ahli waris keluarga sinukaban dihadapan peserta rapat menegaskan bahwa tanah yang dikuasai PLN adalah tanah leluhur warisan turun temurun sinukaban.
“Almarhum orang tua saya mengamanahkan kepada saya agar tanah di jalan udara, gang cahaya , berastagi yang puluhan tahun dikuasai pihak PLN agar diminta kembali. Dalam hal ini kami para ahli waris sepakat memperjuangkan tanah tersebut sampai titik darah penghabisan. Jika tanah leluhur kami sinukaban tidak dikembalikan maka kami siap dikubur satu lubang dilahan milik leluhur kami,” tegasnya dengan disambut siap secara serentak oleh para perwakilan sinukaban yang hadir. (Her/Del)
