Tegas! Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Cabut 4 IUP Nikel di Raja Ampat karena Langgar Aturan Lingkungan

Atas arahan Presiden Prabowo, kegiatan tambang nikel yang merusak lingkungan di Raja Ampat dihentikan

KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara resmi mencabut empat Izin Usaha Pertambangan (IUP) nikel di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat Daya. Keputusan ini diambil usai rapat terbatas bersama Presiden RI, Prabowo Subianto, yang menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan di kawasan strategis tersebut.

“Kami lapor kepada Presiden dengan mempertimbangkan berbagai hal, dan diputuskan secara komprehensif bahwa empat IUP di luar PT GAG Nikel dicabut. Saya langsung melakukan langkah-langkah teknis dengan menteri terkait untuk menindaklanjutinya,” tegas Bahlil dalam konferensi pers di Istana Negara, Selasa (10/6/2025).

Empat IUP Nikel Dicabut: Ini Daftarnya

Empat perusahaan yang izin usahanya dicabut pemerintah adalah:

1. PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)
Izin: SK Bupati Raja Ampat No. 153.A Tahun 2013, berlaku hingga 26 Februari 2033.
Luas Wilayah: 2.193 Ha di Pulau Batang Pele.
Status Kegiatan: Tahap eksplorasi, belum memiliki dokumen atau persetujuan lingkungan.

2. PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)
Izin: SK Bupati No. 290 Tahun 2013, berlaku hingga 2033.
Luas Wilayah: 5.922 Ha.
Status: Mulai produksi sejak 2023 namun saat ini tidak aktif. Telah mengantongi IPPKH dari KLHK.

3. PT Anugerah Surya Pratama (ASP)
Izin: SK Menteri ESDM No. 91201051135050013, berlaku 7 Januari 2024–7 Januari 2034.
Luas Wilayah: 1.173 Ha di Pulau Manuran.
Status Lingkungan: Memiliki AMDAL dan UKL-UPL dari tahun 2006.

4. PT Nurham
Izin: SK Bupati Raja Ampat No. 8/1/IUP/PMDN/2025, berlaku hingga 2033.
Luas Wilayah: 3.000 Ha di Pulau Waegeo.
Status Lingkungan: Telah memiliki persetujuan lingkungan sejak 2013, namun belum berproduksi.

Arahan Tegas Presiden Prabowo

Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga menegaskan bahwa keputusan ini merupakan bentuk ketegasan Presiden Prabowo Subianto dalam menjaga keseimbangan antara investasi dan keberlanjutan lingkungan.

“Atas petunjuk Bapak Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin usaha pertambangan untuk empat perusahaan di Kabupaten Raja Ampat,” kata Prasetyo.

Menjaga Keindahan Alam Raja Ampat

Raja Ampat dikenal sebagai salah satu surga biodiversitas laut dunia. Aktivitas pertambangan yang tidak sesuai dengan kaidah lingkungan dinilai berisiko tinggi merusak ekosistem yang sangat sensitif di wilayah tersebut.

Langkah pencabutan IUP ini pun mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, termasuk aktivis lingkungan dan masyarakat adat yang selama ini gencar menyuarakan penolakan terhadap tambang nikel di wilayah konservasi tersebut.

Komitmen Pemerintah terhadap Lingkungan

Kebijakan ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kelestarian alam dan menindak tegas perusahaan yang melanggar aturan, terutama dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Dengan pencabutan empat IUP ini, diharapkan kegiatan pertambangan di Indonesia semakin memperhatikan aspek legal, lingkungan, dan sosial. (KSC)