KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Dinas Pendidikan Sumatera Utara (Sumut) menargetkan pelaksanaan perdana Program Unggulan Bersekolah Gratis (PUBG) di Kepulauan Nias. Kepala Disdik Sumut, Alexander Sinulingga, menjelaskan langkah ini karena wilayah Nias masih masuk kategori daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar) sesuai Perpres No. 63 Tahun 2020.
“Sumatera Utara memang punya kawasan metropolitan, tetapi Nias khususnya Nias Barat, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Induk masih termasuk wilayah 3T. Karena itu kita prioritaskan implementasi PUBG di sana,” ujar Alexander saat memberikan keterangan pers di Kantor Gubernur Sumut, Jumat (14/11/2025).
Alexander menegaskan, Gubernur Sumut berkomitmen kuat mengangkat status Kepulauan Nias dari kategori 3T. Salah satu intervensi nyata adalah penerapan PUBG.
Skema Pendanaan dan Implementasi Tepat Sasaran
Dinas Pendidikan Sumut telah menghitung jumlah siswa berdasarkan data Dapodik untuk menentukan pengalihan nominal biaya pendidikan. Skema pendanaan dapat menggunakan sistem klasterisasi atau menyesuaikan besaran SPP eksisting.
BACA JUGA: Sumut Perkuat Budaya Literasi, Perpusip Tambah Koleksi Buku dan Layanan Digital
“SPP di perkotaan bisa 200 sampai 300 ribu rupiah, tapi di Nias berbeda. Ada yang 100 sampai 150 ribu. Skema pastinya setelah naskah akademik selesai,” jelas Alexander.
Meski naskah akademik masih dalam proses, Dinas Pendidikan tetap menyiapkan pagu anggaran agar pelaksanaan program berjalan lancar dan tepat sasaran. Oleh sebab itu, perhitungan jumlah sekolah dan siswa harus secara detail, termasuk sekolah paling terluar, seperti SMA Negeri 1 Pulau Simuk.
Dengan penerapan PUBG, Alexander berharap sekolah tidak lagi mengutip biaya tambahan dari siswa.
BACA JUGA: Sumut Perkuat Budaya Literasi, Perpusip Tambah Koleksi Buku dan Layanan Digital
“Selama ini sekolah berdalih ada kebutuhan nonteknis yang tidak dapat dicover dana BOS, sehingga melakukan pengutipan. Dengan skema PUBG dan skema berbasis nasional, pengutipan seperti itu tidak boleh terjadi lagi,” tegasnya.
Selain itu, Alexander mengingatkan Komite Sekolah berperan mencari dukungan dana eksternal, bukan membebankan biaya pada siswa atau orang tua.
Melalui langkah-langkah ini, Pemprov Sumut menargetkan pelaksanaan MBG dan PUBG di Kepulauan Nias berjalan optimal. Ini akan menjadi langkah konkret menuju pemerataan pendidikan di seluruh wilayah Sumut. (KSC)








