“Opini yang membenturkan media cetak dan siber itu sangat berbahaya dalam prinsip pembinaan pers dan media massa yang merupakan salah satu amanah tugas pokok pemerintah pusat hingga daerah, termasuk Pemko Medan,” ujar Zul yang juga Penasihat Forum Wartawan Pemprov Sumut.
Seyogyanya, di saat derasnya opini dikotomi itu, lanjut Zul, Pemko Medan memberikan pengayoman secara berimbang dan memberikan porsi untuk membantu media cetak agar bisa tetap eksis dan secara bersamaan memberi pelayanan yang memunculkan citra bahwa bagi Pemko Medan media cetak dan online sama pentingnya.
Baca juga: Lawan Main Video Syur Gisel Asal Medan
“Dengan memberhentikan langganan koran akan menimbulkan kesan bahwa Pemko Medan tidak butuh lagi membaca koran. Nah, kalau opini seperti ini kan bisa muncul kesan karena sudah ada siber. Ini yang dikhawatirkan mempertajam dikotomi itu,” ujarnya.
Zul berpendapat sebaiknya Pemko Medan memberikan pelayanan sama dalam pembinaan media. Berlangganan koran tetap saja, lalu ditambah program inovasi yang memberi manfaat kepada online, misalnya cetak dan online diberi porsi sama dalam advertorial, sosialisasi dan lainnya, seperti yang dilakukan Gubsu Edy Rahmayadi dan Wagubsu Musa Rajekshah.
Baca juga: KONI Medan Dukung Taekwondo Jadi yang Terbaik Di PON 2024
