KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melontarkan pernyataan menggebrak soal aksi mahasiswa dan masyarakat sipil bertajuk “Indonesia Gelap” dan tagar #KaburAjaDulu yang baru-baru ini menggema di ruang publik. Dalam pidatonya di Kongres Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Solo, Minggu (20/7/2025), Prabowo mengungkapkan bahwa gerakan tersebut bukan murni aspirasi rakyat, melainkan didalangi oleh para koruptor yang ingin Indonesia terus terpuruk dalam kekacauan dan kemiskinan.
“Itu semua rekayasa. Dibuat-buat. Dibayar. Oleh siapa? Oleh mereka-mereka yang ingin Indonesia selalu gaduh, Indonesia selalu miskin. Ya, koruptor-koruptor itu yang membiayai demo-demo itu,” tegas Presiden Prabowo.
Pernyataan tersebut memicu polemik luas, apalagi menyasar langsung ke jantung gerakan mahasiswa, khususnya Aliansi BEM Seluruh Indonesia (BEM SI), yang selama ini dikenal sebagai salah satu kekuatan moral pengawal demokrasi.
BACA JUGA: Presiden Prabowo Tegas Bantah Narasi “Indonesia Gelap”: “Masa Depan Indonesia Cerah!”
Aksi “Indonesia Gelap” Bukan Sekadar Retorika
Aksi “Indonesia Gelap” yang digelar pada Kamis (20/2/2025) merupakan puncak dari rangkaian demonstrasi yang telah dimulai sejak Senin (17/2/2025) di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat. Dalam orasinya, BEM SI menyampaikan sembilan tuntutan yang mencerminkan kekhawatiran terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran, di antaranya:
1. Kaji ulang Inpres No. 1 Tahun 2025 soal efisiensi belanja negara.
2. Transparansi pembangunan dan pajak rakyat.
3. Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
4. Tolak revisi UU Minerba.
5. Tolak dwifungsi TNI.
6. Sahkan RUU Perampasan Aset.
7. Tingkatkan mutu pendidikan dan kesehatan.
8. Tuntaskan pelanggaran HAM berat.
9. Tolak cawe-cawe Jokowi di pemerintahan Prabowo.
Aliansi mahasiswa tersebut menilai kebijakan-kebijakan saat ini justru memperburuk kondisi negara dan mempersempit ruang partisipasi publik dalam proses demokrasi.
Pernyataan Prabowo: Tuduhan Serius, Konsekuensi Hukum Berat
Pernyataan Presiden Prabowo yang menyebut gerakan mahasiswa sebagai hasil rekayasa yang dibiayai oleh para koruptor, tentu bukan ucapan ringan. Sebagai kepala negara, Prabowo diyakini memiliki akses terhadap data intelijen dan informasi strategis negara. Jika tuduhan itu benar, maka masyarakat berhak mengetahui siapa sebenarnya para koruptor yang menjadi aktor intelektual di balik aksi “Indonesia Gelap” dan tagar #KaburAjaDulu.
Sebaliknya, jika tuduhan tersebut tidak terbukti, maka justru pernyataan tersebut berpotensi menjadi pelanggaran terhadap hak menyampaikan pendapat di muka umum sebagaimana dijamin konstitusi.
Mahasiswa Ditampar, Tapi Juga Diuji
Tuduhan bahwa gerakan mahasiswa dibiayai koruptor ibarat tamparan keras. Namun, ini juga menjadi momen ujian bagi BEM SI dan masyarakat sipil untuk membuktikan integritasnya. Bila gerakan ini murni dari aspirasi rakyat, maka aliansi mahasiswa perlu menantang pernyataan Presiden dengan mendesak pembuktian, bahkan menemui langsung Presiden Prabowo guna mengklarifikasi siapa koruptor yang dituding sebagai dalang.
“Jika tuduhan itu tidak benar, maka mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil harus menjadikan pernyataan Presiden sebagai amunisi untuk menghabisi para koruptor,” ujar Sutrisno Pangaribuan, Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), kepada kliksumut.com melalui keterangan resminya, Senin (21/7/2025).
Polri dan Kejagung Harus Bertindak, Tak Perlu Menunggu Perintah
Pernyataan Presiden Prabowo bisa menjadi pintu masuk hukum untuk penyelidikan serius. Polri dan Kejaksaan Agung sebagai penegak hukum wajib menindaklanjuti pernyataan tersebut secara resmi, karena ini bukan lagi opini politik, tapi menyangkut tuduhan serius terhadap penggerak demonstrasi dan elite tertentu.
“Polri dan Kejagung diminta atau tidak diminta, harus mengejar dan menangkap para koruptor yang disebut Presiden sebagai donatur aksi #KaburAjaDulu,” tegas Sutrisno.
Siapa yang Dimaksud Koruptor? Masih Jadi Tanda Tanya
Belum ada nama yang secara spesifik disebut Presiden Prabowo sebagai aktor pendana aksi demonstrasi tersebut. Pertanyaan publik kini mengarah pada:
* Apakah koruptor yang dimaksud berada di lembaga pemasyarakatan, atau masih bebas berkeliaran?
* Apakah mereka adalah mantan pejabat, tokoh politik, atau pejabat aktif yang menyalahgunakan wewenang?
Sebagaimana ditegaskan Prabowo, koruptor adalah mereka yang menyalahgunakan kekuasaan dan uang negara untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Maka, semua pihak yang merasa tertuduh harus segera memberikan klarifikasi, dan lembaga hukum harus membuka penyelidikan secara transparan.
Indonesia Cerah atau Gelap? Persoalannya Bukan Sekadar Retorika
Di tengah pernyataan Prabowo bahwa “Indonesia cerah, masa depan cerah”, realitas di lapangan menunjukkan masyarakat masih berjuang dengan persoalan fundamental seperti kemiskinan, korupsi yang merajalela, dan ketimpangan sosial.
Tuduhan bahwa ada elite gelap yang memainkan aksi-aksi protes patut disikapi serius. Tapi tuduhan itu juga bisa menjadi bumerang bila tidak disertai pembuktian konkret.
BACA JUGA: Prabowo Subianto: Fenomena “Serakahnomics” Ancam Kekayaan Negara, Korupsi Makin Ganas!
Publik Menunggu Bukti, Bukan Hanya Narasi
Gerakan mahasiswa dan kelompok masyarakat sipil selama ini menjadi garda terdepan dalam membela hak-hak rakyat. Maka tuduhan bahwa mereka dikooptasi oleh koruptor adalah tuduhan serius yang harus dibuktikan.
Presiden Prabowo telah membuka narasi besar: bahwa koruptor kini tidak hanya merampok uang negara, tapi juga menyusupi gerakan rakyat. Bila benar, mereka harus dibongkar. Bila tidak, maka nama baik mahasiswa dan rakyat harus direhabilitasi.
Kini bola panas berada di tangan Polri, Kejagung, dan masyarakat luas. Apakah Indonesia benar-benar cerah, atau justru sedang dibayangi oleh kepentingan yang bersembunyi di balik label “gelap”? Hanya waktu dan keberanian penegak hukum yang bisa menjawabnya. (KSC)
