KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Sektor jasa keuangan di Sumatera Utara ( Sumut) terus menunjukkan perkembangan positif, didukung pertumbuhan intermediasi perbankan serta peningkatan aktivitas pada berbagai sektor jasa keuangan.
Di tengah perkembangan tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Sumut terus mencermati kualitas pembiayaan pada beberapa segmen.
“Selain itu juga memperkuat pelindungan konsumen, literasi keuangan, dan dukungan sektor jasa keuangan terhadap perekonomian daerah,” kata Kepala OJK Sumut, Triyoga Laksito, Selasa (22/9/2026) petang.
Media talk yang digelar di kantor OJK Jalan Gatot Subroto Medan itu bertemakan Sektor Jasa Keuangan Tumbuh, Literasi dan Inklusi Keuangan Menguat di Sumut, Triyoga menyampaikan bahwa kinerja bank umum hingga Juli 2026 tetap bertumbuh.
BACA JUGA: OJK Gandeng Pemkab Karo Dorong Budaya Menabung Pelajar Sejak Dini
Pada kegiatan itu, Triyoga didampingi Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan OJK Sumut, Wan Nuzul Fachri dan
Direktur Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Sumut, Yusri
Pada paparannya, dia mengatakan aset tercatat sebesar Rp371,1 triliun, tumbuh 3,33 persen secara tahunan/year-on-year (yoy). Sementara Dana Pihak Ketiga (DPK) mencapai Rp345,6 triliun, tumbuh 4,29 persen yoy.
Penyaluran kredit tumbuh lebih tinggi 7,67 persen yoy menjadi Rp332,6 triliun, terutama kepada sektor Industri Pengolahan, Pertanian, dan Perdagangan Besar.
Kualitas kredit tetap terjaga dengan Non-Performing Loan (NPL) sebesar 1,96 persen, sementara Loan at Risk (LaR) sebesar 6,3 persen.
Di sisi lain, katanya, kredit Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bank umum tercatat Rp80,4 triliun, turun 1,77 persen yoy, dengan porsi sekitar 24,2 persen dari total kredit.
NPL kredit UMKM meningkat menjadi 4,10 persen, sehingga menjadi tantangan kehati-hatian dan keseimbangan akses pembiayaan UMKM.
Kinerja BPR dan BPRS mencatatkan pertumbuhan signifikan dengan aset mencapai Rp3,7 triliun (+24,25 persen yoy), DPK sebesar Rp2,7 triliun (+23,76 persen yoy), dan penyaluran kredit sebesar Rp2,7 triliun (+23,97 persen yoy).
Disebutkannya, meski rasio LaR membaik ke posisi 24,55 persen, rasio NPL masih berada pada level yang relatif tinggi sebesar 10,32 persen.
Guna memitigasi risiko kredit bermasalah tersebut, OJK secara konsisten menjalankan pengawasan berbasis pilar 1 (penguatan struktur dan daya saing) dan pilar 4 (penguatan pengaturan, perizinan, dan
pengawasan).
Langkah itu berdasarkan roadmap pengembangan dan penguatan industri BPR/S 2024-2027, salah satunya melalui konsolidasi yang hingga Agustus 2026 merealisasikan penggabungan usaha pada dua grup BPR.
Pertumbuhan juga terjadi pada industri pembiayaan dan layanan keuangan berbasis digital.
Sementara itu piutang pembiayaan perusahaan pembiayaan mencapai Rp24,1 triliun, tumbuh 5,92 persen yoy; pembiayaan modal ventura mencapai Rp711,1 miliar, tumbuh 45,17 persen.
Sedangkan outstanding pembiayaan fintech lending mencapai Rp3,97 triliun, tumbuh 29,1 persen yoy.
Pergadaian swasta dan Lembaga Keuangan Mikro juga mencatat peningkatan aktivitas pembiayaan di Sumatera Utara.
Pada sektor perasuransian, premi asuransi jiwa tumbuh 56,7 persen yoy menjadi Rp6,17 triliun, sementara klaim meningkat 75,31 persen menjadi Rp4,59 triliun.
Pada asuransi umum, premi tumbuh 2,25 persen menjadi Rp937,4 miliar, sementara klaim meningkat 56,21 persen menjadi Rp694,1 miliar.
Investasi dana pensiun tercatat sebesar Rp1,29 triliun atau tumbuh 1,96 persen yoy. Sementara itu, aktivitas pasar modal terus berkembang dengan jumlah Single Investor Identification (SID) mencapai sekitar 1,49 juta, tumbuh 117,62 persen yoy.
Triyoga juga menyebutkan, OJK terus perkuat aspek pelindungan konsumen. Hingga Agustus 2026, pengaduan konsumen yang diterima OJK sebagian besar berkaitan dengan perilaku petugas penagihan, SLIK, serta permintaan pembukaan blokir rekening.
Dari sisi jenis lembaga jasa keuangan yang diadukan, pengaduan terbanyak merupakan pengaduan kepada industri perbankan, diikuti oleh fintech lending, dan perusahaan pembiayaan.
Data pengaduan tersebut menjadi pesan penting bagi OJK agar mendorong industri jasa keuangan lebih intensif lagi untuk meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat pelindungan konsumen.
Upaya pelindungan konsumen juga terus diperkuat melalui edukasi dan literasi keuangan.
Hingga Agustus 2026, OJK Sumut bersama Industri Jasa Keuangan dan pemerintah daerah telah melaksanakan 406 kegiatan literasi keuangan .
Dari kegiatan itu menjangkau lebih dari 160 ribu peserta yang merupakan pelajar, pelaku UMKM, penyandang disabilitas, dan masyarakat.
Kegiatan flagship OJK yang dilaksanakan pada Agustus adalah Puncak Hari Indonesia Menabung 2026 yang melibatkan peserta dari 31 kabupaten/kota di Sumatera Utara.
Triyoga juga memaparkan, komitmen untuk memperluas inklusi keuangan di Sumut memperoleh apresiasi melalui ajang KEJAR Award 2026.
Dijelaskannya, Sumatera Utara meraih penghargaan sebagai wilayah implementasi KEJAR terbaik tingkat provinsi Regional Sumatera. Sementara Pematangsiantar meraih penghargaan sebagai wilayah implementasi KEJAR terbaik tingkat kabupaten/kota Regional Sumatera.
Selain itu, PT BPD Sumatera Utara dan PT BPR Nusantara Bona Pasogit 9 turut menjadi finalis dalam kategori perbankan pada ajang tersebut.
BACA JUGA: OJK Sumut Perkuat Budaya Menabung Sejak Dini lewat Road to HIM 2026
Selain menjaga stabilitas dan memperluas akses keuangan, OJK terus mendorong peran sektor jasa keuangan dalam mendukung pengembangan ekonomi daerah.
Melalui program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED), OJK bersinergi dengan pemerintah daerah, lembaga jasa keuangan, petani, dan off-taker dalam membangun ekosistem kemitraan komoditas jagung yang terintegrasi.
Hingga Agustus 2026, pembiayaan klaster petani jagung telah terealisasi sebesar Rp3,5 miliar kepada 76 petani di Langkat, kemudian Rp1,9 miliar kepada 66 petani di Tapanuli Selatan dan Rp220 juta kepada dua petani di Tapanuli Utara.
“OJK Sumut akan terus perkuat pengawasan dan pelindungan konsumen serta meningkatkan sinergi dengan pemerintah daerah, industri jasa keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan,” kata Triyoga
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan sektor jasa keuangan terus tumbuh secara sehat dan inklusif, sekaligus memberikan kontribusi yang semakin optimal terhadap perekonomian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Sumut. (KSC)
Reporter: Swisma
