Dijadikan Rujukan Pemerintah
Terkait hasil penelitian dari Ekspedisi Jawadwipa, Amien Widodo berharap pemerintah pusat maupun daerah dapat memanfaatkan temuan yang didapatkan sebagai landasan dalam mengambil kebijakan penanganan bencana. Temuan serta kajian kebencanaan itu, kata Amien, harus diketahui dan disosialisasikan kepada masyarakat agar dapat mengantisipasi risiko yang mungkin terjadi.
“Kita memang mengharapkan dari pemerintah pusat, dari Badan Geologi, sudah melakukan pemetaan di Jawa Timur, mestinya segera ditindaklanjuti untuk menjadi suatu kajian, sehingga masyarakat bisa tahu tentang itu. Misalnya, ada likuifaksi di daerah Lumajang, Jember, mestinya kan itu semua orang harus tahu, sehingga orang tidak membuat rumah-rumah di dekat daerah situ,” tuturnya.
BACA JUGA: Gempa Tektonik M6,0 di Tapanuli Utara, Tidak Berpotensi Tsunami
Kepala Pelaksana (Kalaksa) Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Jawa Timur, Budi Santosa, mengatakan Jawa Timur termasuk provinsi dengan potensi bencana yang cukup tinggi. Data BPBD Jawa Timur menyebutkan, terdapat 2.742 desa rawan bencana yang dipersiapkan sebagai desa tangguh bencana. Banjir, bandang, angin kencang, angin puting beliung, longsor, gempa, dan tsunami, kata Budi, merupakan serangkaian bencana di provinsi tersebut, yang memerlukan perhatian serius semua pihak untuk mengantisipasinya. Dengan antisipasi dan mitigasi yang menyeluruh, katanya, risiko bencana dapat diperkecil.
“Yang rawan betul, itu ada yang rawan tentang longsor, ada rawan tentang banjir, ada rawan tentang tsunami, gempa, ada rawan tentang puting beliung, ada rawan tentang angin kencang, itu ada 2.742 (desa). Yang paling besar (kerawanan) di Jawa Timur, itu banjir, banjir bandang, angin kencang, serta puting beliung,” tegas Budi. (VOA)
