KLIKSUMUT.COM | MEDAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) tengah bersiap menyampaikan laporan keuangan unaudited tahun anggaran 2024 kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI). Dengan penyampaian ini, Pemprov Sumut optimistis kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut.
Wakil Gubernur Sumut, Surya, menyampaikan hal tersebut dalam acara serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut yang berlangsung di Kantor BPK Perwakilan Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan, pada Selasa (18/3/2025). Menurutnya, laporan keuangan ini mencerminkan komitmen Pemprov dalam menjalankan tata kelola keuangan yang akuntabel dan sesuai regulasi.
BACA JUGA: BPK RI Perwakilan Sumut Kunker ke Kabupaten Asahan, Lakukan Pemeriksaan Interim Laporan Keuangan
“Kami berharap, dengan sinergi yang terus terjalin, Opini WTP yang telah diraih 10 kali berturut-turut dapat kita pertahankan untuk yang ke-11 kalinya,” ujar Surya.
Komitmen Pemprov Sumut dalam Tata Kelola Keuangan
Pemprov Sumut menegaskan kesiapannya untuk terus berkolaborasi dengan BPK RI guna menyempurnakan sistem pengelolaan keuangan daerah. Dengan penerapan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, Pemprov Sumut berharap dapat memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Surya juga menekankan pentingnya koordinasi yang erat antara Pemprov Sumut dan BPK RI agar tata kelola keuangan tetap optimal. Menurutnya, sinergi ini menjadi kunci dalam menjaga stabilitas pengelolaan anggaran daerah.
Pergantian Kepala BPK Perwakilan Sumut
Dalam kesempatan tersebut, dilakukan serah terima jabatan Kepala BPK RI Perwakilan Sumut dari Eydu Oktain Panjaitan kepada Paula Henry Simatupang. Eydu kini dipercaya menjabat sebagai Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat.
“Selamat bertugas kepada Bapak Paula Henry Simatupang, semoga amanah yang diberikan dapat dijalankan dengan baik dan membawa kemajuan bagi Sumut. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eydu Oktain Panjaitan atas dedikasi dan kontribusinya,” tutur Surya.
BACA JUGA: BPK RI dan Kejari Sibolga Koordinasi Soal Dugaan Korupsi di BPBD Tapteng
Opini WTP: Indikator Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Daerah
Anggota IV BPK RI, Haerul Saleh, menyampaikan bahwa Opini WTP merupakan indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan. Jika suatu daerah mendapatkan Opini WTP, berarti laporan keuangannya telah memenuhi standar akuntansi pemerintahan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
“Kalau sudah memenuhi standar, layak mendapat WTP. Keberhasilan ini bukan hanya milik BPK, tetapi merupakan hasil kerja keras pemerintah daerah dalam mengelola keuangan dengan baik,” ujar Haerul.
Dengan target meraih Opini WTP ke-11, Pemprov Sumut menunjukkan komitmen kuat dalam mempertahankan kualitas pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel, demi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Sumatera Utara. (KSC)
