EDITOR: Wali
KLIKSUMUT.COM | SIMALUNGUN – Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Perencanaan Pembangunan 2024 resmi berakhir setelah berlangsung selama tiga hari, mulai 10 hingga 12 Desember 2024. Acara yang dihelat di Hotel Niagara, Parapat, Simalungun, ini menghasilkan delapan poin penting yang diberi nama Prakarsa Kaldera Toba 2024.
Delapan poin tersebut mencakup:
1. Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
2. Pelibatan pemerintah daerah oleh Bappeda/Bappelitbang dan Kementerian/Lembaga (K/L) dalam penyusunan perencanaan pembangunan.
3. K/L wajib memperhatikan potensi sumber daya daerah untuk mendukung program nasional.
BACA JUGA: Dukung JWB 2024 di Kaldera Toba, Tourism Malaysia Tawarkan Produk Malaysia
4. Pemerataan pembangunan melalui proyek strategis nasional oleh K/L.
5. Penetapan kebijakan daerah yang mendukung ketahanan pangan, air, dan energi nasional.
6. Penguatan regulasi serta peran Bappelitbang/Bappeda untuk konsistensi pembangunan.
7. Peningkatan kolaborasi antara daerah, stakeholder, dan pusat.
8. Peningkatan peran daerah dalam investasi.
Kepala Bappelitbang Sumatera Utara, Alfi Shahriza, menyatakan bahwa delapan prakarsa ini dirancang untuk mengakselerasi pembangunan yang lebih efektif dan efisien. “Selama tiga hari ini, kita telah berhasil merumuskan delapan Prakarsa Kaldera Toba yang akan mendorong perbaikan, efisiensi, dan efektivitas pembangunan daerah,” ungkap Alfi dalam penutupan Rakornas pada Kamis (12/12/2024).
Alfi juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Tujuan kita sama, yaitu mencapai target pembangunan di seluruh Indonesia agar kesejahteraan masyarakat meningkat. Kami berharap prakarsa ini menjadi akselerator utama,” tambahnya.
Dukungan dari Daerah Otonomi Khusus
Kepala Bapperida Papua Tengah, Jull Edy Way, turut mendukung poin-poin yang dihasilkan. Menurutnya, revisi UU Nomor 23 Tahun 2014 perlu selaras dengan kebutuhan daerah otonomi khusus (Otsus). “Revisi ini penting agar daerah Otsus dapat mempercepat pembangunan tanpa terkendala persoalan administrasi,” jelas Jull.
BACA JUGA: SMSI Sumut Luncurkan Buku Ekspedisi Kaldera Toba: Raih Kembali Predikat Hijau UNESCO!
Hadirnya Pejabat Strategis
Rakornas ini dihadiri oleh jajaran pejabat Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, serta perwakilan Kementerian/Lembaga lainnya. Selain itu, hadir pula seluruh kepala Bappeda, Bapperida, dan Bappelitbang se-Indonesia serta pemerintah kabupaten/kota dari Sumatera Utara.
Prakarsa Kaldera Toba diharapkan menjadi langkah strategis untuk mendorong pembangunan yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan di seluruh Indonesia. (KSC)
