Presiden Prabowo Minta Menteri Ekraf Kembangkan Skema Bisnis Bioskop di Kabupaten/Kota

Presiden Prabowo Minta Menteri Ekraf Kembangkan Skema Bisnis Bioskop di Kabupaten/Kota
Teuku Riefky Harsya (foto/ist)

KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Menteri Ekonomi Kreatif, Teuku Riefky Harsya, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta dirinya bersama Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) menyiapkan skema bisnis bioskop di tingkat kabupaten/kota. Langkah ini bertujuan memperluas akses pasar film nasional di seluruh Indonesia.

“Presiden meminta kami berkoordinasi dengan Danantara untuk membuat model bisnis bioskop yang bisa diterapkan di kabupaten/kota,” ujar Riefky dalam keterangan pers, Minggu (30/11/205).

Menurut Riefky, arahan tersebut muncul dalam rapat terbatas tiga pekan lalu saat Kemenekraf memaparkan capaian satu tahun pertama di bawah kepemimpinannya. Salah satu masalah utama yang diidentifikasi adalah akses pasar film nasional yang masih terbatas, akibat jumlah layar bioskop yang belum memadai.

BACA JUGA: OJK Dorong Literasi Keuangan Digital Mahasiswa UMSU

“Rasionya masih sangat rendah dibanding kebutuhan layar di Indonesia. Banyak film yang sudah diproduksi tidak bisa masuk ke layar lebar,” jelas politikus Partai Demokrat tersebut.

Bacaan Lainnya

Riefky menambahkan, Presiden Prabowo menginginkan Kemenekraf bersama Danantara menyusun skema bisnis baru untuk mendorong kehadiran bioskop di daerah. Harapannya, tidak hanya membuka peluang ekonomi, tetapi juga meningkatkan kebanggaan atas film nasional.

“Secara keekonomian ini baik, tetapi sebagai kebanggaan juga sangat diharapkan,” imbuh Riefky.

BACA JUGA: Gelar Fashion Show, Delipark Mall Gandeng Desainer Nasional Ternama Dukung Inovasi Industri Mode

Peluang ekonomi pengembangan bioskop di daerah dinilai cukup besar, namun memerlukan dukungan dari pemerintah pusat dan daerah. Saat ini, Kemenekraf dan Danantara tengah membahas pola dan skema bisnis, termasuk kemungkinan melibatkan masukan dari ekosistem industri film.

“Pola seperti apa masih disusun, butuh waktu. Kami diminta Presiden untuk mendiskusikan hal ini bersama Danantara. Terbuka untuk semua pihak, termasuk pemerintah daerah,” ujar Riefky.

Dengan adanya skema ini, diharapkan film nasional bisa lebih mudah masuk ke layar lebar, sekaligus memberikan dorongan ekonomi baru bagi industri kreatif daerah. (KSC)

TIM REDAKSI 

Pos terkait