KLIKSUMUT.COM | JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto melantik dua jenderal TNI, Maruli Simanjuntak dan Tandyo Budi Revita, untuk menduduki jabatan baru di lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Maruli yang sebelumnya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) kini dipercaya menjadi Wakil Panglima TNI, sedangkan Tandyo menggantikan posisi Maruli sebagai KSAD.
Pelantikan keduanya berlangsung di Istana Kepresidenan. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo membacakan keputusan pengangkatan sebelum mengambil sumpah jabatan kedua perwira tinggi TNI tersebut.
“Mengangkat Jenderal TNI Tandyo Budi Revita sebagai Kepala Staf Angkatan Darat,” ujar Prabowo saat membacakan keputusan pengangkatan.
Maruli dan Tandyo kemudian mengikuti pengucapan sumpah jabatan yang menegaskan kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
BACA JUGA: Prabowo Lantik 26 Wantimpres, Ini Tugas, Kedudukan dan Gaji yang Diterima
Maruli Simanjuntak Rangkap Jabatan, Pimpin Badan Pengelola Perbatasan
Selain menjabat Wakil Panglima TNI, Maruli Simanjuntak juga dipercaya merangkap sebagai Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil.
Pengangkatan tersebut disampaikan Sekretaris Militer Presiden Jenderal TNI Wahyu Yudhayana.
“Mengangkat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Wakil Panglima TNI merangkap Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan dan Daerah Terpencil,” ujar Wahyu.
Dalam jabatan barunya, Maruli akan menghadapi tantangan dalam memperkuat koordinasi pengelolaan wilayah perbatasan sekaligus mendorong pembangunan daerah terpencil.
Tugas badan tersebut mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan anggaran, koordinasi pelaksanaan program, serta evaluasi dan pengawasan pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan.
Lembaga ini juga berperan menyusun rencana induk dan rencana aksi pembangunan kawasan perbatasan, termasuk pengembangan sarana dan prasarana perhubungan serta fasilitas pendukung lainnya.
Maruli Dorong Peningkatan Ekonomi Masyarakat Perbatasan
Maruli menegaskan, pengelolaan kawasan perbatasan tidak cukup hanya berfokus pada kepastian batas wilayah negara. Menurutnya, pembangunan harus turut diarahkan untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah perbatasan maupun daerah terpencil.
Ia menilai, upaya tersebut membutuhkan keterlibatan berbagai kementerian dan lembaga agar program pembangunan dapat berjalan lebih efektif.
“Sebenarnya bukan oleh TNI. Badannya memang sudah ada, organisasinya sudah ada. Dengan penambahan selain mengelola perbatasan, kenapa tidak kita tingkatkan perekonomian masyarakat daerah tersebut,” kata Maruli.
Ia menjelaskan, peningkatan kesejahteraan masyarakat tidak selalu harus dilakukan melalui pembiayaan langsung dari TNI. Koordinasi dengan kementerian yang memiliki program pembangunan di tingkat desa dan daerah dinilai dapat menjadi salah satu langkah strategis.
“Kita bisa membantu mengoordinasikan ke Kementerian Desa, kita bantu mungkin kementerian-kementerian yang bisa meningkatkan kehidupan masyarakat di daerah,” lanjutnya.
Maruli juga membuka peluang memanfaatkan keberadaan satuan TNI yang bertugas di berbagai wilayah perbatasan, termasuk personel TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara.
Menurutnya, keberadaan personel di lapangan dapat mendukung koordinasi serta membantu pelaksanaan program pembangunan sesuai kebutuhan masing-masing daerah.
Tandyo Budi Revita Siap Percepat Program Prioritas Prabowo
Sementara itu, Jenderal TNI Tandyo Budi Revita menyatakan kesiapannya melanjutkan sekaligus mempercepat pelaksanaan program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang melibatkan TNI AD.
Sejumlah program yang menjadi perhatian meliputi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), sekolah rakyat, serta penguatan ketahanan pangan.
Tandyo menyebut percepatan pelaksanaan program tersebut menjadi salah satu pekerjaan rumah bagi TNI AD setelah dirinya resmi menjabat sebagai KSAD.
“Tentunya banyak program-program strategis dari Presiden Prabowo Subianto dan Pak Wapres Gibran yang melibatkan dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat. Tentunya ini akan menjadi PR dari Angkatan Darat untuk bisa mempercepat khususnya untuk operasionalisasi,” kata Tandyo.
Ia memastikan program ketahanan pangan dan KDKMP yang telah berjalan akan tetap dilanjutkan.
“Saya kira sudah ada deskripsinya. Jadi, kalau kita tugas-tugas yang tentang ketahanan pangan, tentang KDKMP kan sudah berjalan sebelum, ya kita teruskan,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa TNI AD akan tetap menjalankan dukungan terhadap program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan desa, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan kemandirian pangan.
TNI AD Siap Bantu Pemadaman Karhutla
Selain mendukung program strategis pemerintah, Tandyo juga menegaskan kesiapan TNI AD membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Ia menilai, persebaran personel TNI AD di berbagai daerah menjadi salah satu kekuatan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung percepatan penanganan kebakaran, terutama di kawasan lahan gambut.
“Ya kalau untuk karhutla, pastikan TNI Angkatan Darat paling banyak sebarannya,” ungkap Tandyo.
BACA JUGA: Prabowo Reshuffle Kabinet 1 Oktober 2026, Listyo Sigit Jadi KSP dan Suyudi Ario Seto Resmi Kapolri
Dengan dukungan personel yang tersebar di berbagai wilayah, TNI AD siap mengerahkan kemampuan yang dimiliki untuk membantu petugas di lapangan memadamkan api.
“Untuk bisa mempercepat membantu pemadaman khususnya lahan-lahan gambut ini, akan mengerahkan semampunya TNI Angkatan Darat untuk mempercepat pemadaman ini,” tuturnya.
Kesiapan tersebut menegaskan bahwa tugas TNI AD tidak hanya berkaitan dengan pertahanan dan keamanan, tetapi juga mencakup dukungan terhadap penanganan bencana serta kegiatan kemanusiaan sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan.
Pergantian Jabatan Jadi Momentum Penguatan Peran TNI
Pergantian jabatan Maruli Simanjuntak dan Tandyo Budi Revita menempatkan keduanya pada tanggung jawab strategis yang berbeda.
Maruli akan menjalankan tugas sebagai Wakil Panglima TNI sekaligus memimpin badan yang menangani pengelolaan perbatasan dan daerah terpencil. Sementara itu, Tandyo memimpin TNI AD dengan fokus pada pelaksanaan tugas pertahanan serta dukungan terhadap program prioritas pemerintah.
Ke depan, koordinasi lintas kementerian dan lembaga, pembangunan kawasan perbatasan, ketahanan pangan, pemberdayaan ekonomi desa, serta penanganan karhutla menjadi sejumlah bidang yang membutuhkan perhatian dan pelaksanaan program secara terukur.
Kedua jenderal tersebut diharapkan dapat menjalankan amanah jabatan masing-masing dengan tetap berpedoman pada konstitusi, profesionalisme, dan kepentingan bangsa serta negara. (KSC)
