Pemko Medan Miliki KKPD, Penyerapan Anggaran Harus Lebih Baik

Pemko Medan Miliki KKPD, Penyerapan Anggaran Harus Lebih Baik
Wali Kota Medan Bobby Nasution melaunching Penerapan KKPD Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah di Balai Kota Medan, Senin (5/12/2022).

MEDAN | kliksumut.com Pemko Medan menjadi pemerintah daerah pertama yang memiliki Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Indonesia. Dengan kehadiran KKPD, diharapkan penyerapan anggaran dapat lebih cepat dan semakin mendukung efisiensi dalam pembiayaan belanja barang dan jasa di lingkungan Pemko Medan. Selain itu meningkatan keamanan bertransaksi lewat penerapan digitalisasi.

Demikian terungkap saat Wali Kota Medan Bobby Nasution melaunching Penerapan KKPD Dalam Pelaksanaan Belanja Daerah di Balai Kota Medan, Senin (5/12/2022). Adapun realisasi peluncuran KKPD ini berkat kolaborasi antara Pemko Medan, PT Bank Sumut dan PT Bank BNI.

BACA JUGA: Pemko Medan Sudah Pantasnya Memiliki Panti Rehabilitasi Narkoba

“Alhamdulillah Pemko Medan telah memiliki KKPD dan ini menjadi yang pertama secara nasional. Semoga dengan KKPD ini penyerapan anggaran kita bisa lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sebab, setelah ini kita akan lebih memantau lagi serapan anggaran di semua OPD di lingkungan Pemko Medan,” kata Bobby Nasution.

Seperti diketahui, KKPD merupakan kartu kredit yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas belanja yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Oleh karenanya, menantu Presiden RI Joko Widodo itu minta seluruh OPD untuk benar-benar mengoptimalisasi KKPD tersebut. “Karena yang kita inginkan adalah akselerasi penyerapan anggaran,” tegasnya.

Penggunaan KKPD secara digital, imbuh Bobby Nasution, diharapkan kedepannya OPD yang berkaitan dengan UMKM dapat mengedukasi atau memberikan pelatihan kepada para pelaku UMKM untuk mengarahkan mereka dalam pemanfaatan digitalisasi, baik cara pemasaran maupun pembayarannya.

“Edukasi kepada para pelaku UMKM bahwa penggunaan KKPD secara digitalisasi memberikan manfaat dan kemudahan bagi mereka dalam mengatur keuangan atau pun pembukuan menjadi lebih rapi. Terlebih, sesuai instruksi Presiden dalam pemberdayaan UMKM dan visi misi kita agar UMKM naik kelas,” imbuhnya.

Selain launching KKPD, dalam kesempatan tersebut juga dirangkai dengan Launching Produk Katalog Medan Kolaborasi Bedah Rumah Layak Huni (KAMI BERANI) yang diinisiasi Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Kota Medan berkolaborasi dengan Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang (DPKP2R).

Atas kehadiran produk KAMI BERANI tersebut, suami Ketua TP PKK Kota Medan Kahiyang Ayu ini menyampaikan apresiasinya. Sebab, produk KAMI BERANI dapat menjadi sistem informasi elektronik yang memuat daftar, merek, jenis, spesifikasi teknis, harga dan jumlah ketersediaan produk rumah layak huni (RLH) tertentu dari berbagai penyedia (vendor).

Di dalam produk KAMI BERANI terdapat kategori produk yakni Rumah Tapak Tipe A ukuran 6 x 6 meter dan Tipe B ukuran 5 x 7,5 meter. Kemudian, Rumah Panggung Tipe A ukuran 6×6 meter, Type B ukuran 3×12 meter serta Rumah Panggung Rumah Unggul Sistem Panel Instan (RUSPIN) Tipe C ukuran 6×6 meter dan Tipe D ukuran 3×12 meter.

Sementara itu,  manfaat penggunaan produk KAMI BERANI adalah memberikan kemudahan dan lebih cepat dalam pengadaan barang atau jasa karena dapat langsung bernegosiasi dengan penyedia dan memangkas waktu kesepakatan. Lalu, memberikan kepastian ketersediaan pasokan penyedia serta harga barang atau jasa terbuka secara luas sehingga kompetitif, mempermudah kontrol dan pengawasan serta lebih transparan dan akuntabel.

Pos terkait