KLIKSUMUT.COM | TAPANULI TENGAH – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tapanuli Tengah (Tapteng) menegaskan komitmennya mempercepat penataan perkebunan sawit melalui sosialisasi Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 18 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Pembangunan Kebun Masyarakat Sekitar.
Kegiatan berlangsung di Pia Hotel Pandan, dengan menghadirkan perusahaan perkebunan dan pemangku kepentingan terkait, Selasa (17/11/2025) siang.
Penegasan Bupati soal Kewajiban Kemitraan
Bupati Tapteng, Masinton Pasaribu, menekankan bahwa sosialisasi tersebut menjadi bagian penting dari penataan perkebunan sawit di daerah itu. Ia menyampaikan bahwa pemerintah daerah terus memastikan perusahaan menyusun dan melaksanakan kewajiban kemitraan sesuai ketentuan Permentan.
“Kegiatan ini rangkaian penataan perkebunan sawit terkait kewajiban kemitraan yang ditentukan oleh undang-undang. Sosialisasi tahap awal sudah kita lakukan pada Juli lalu dengan seluruh perusahaan sawit yang beroperasi di Tapanuli Tengah,” ujar Masinton.
Masinton meminta Dinas Pertanian dan seluruh perusahaan sawit memfasilitasi proses sosialisasi secara optimal. Ia menegaskan bahwa sebagian besar perusahaan belum memenuhi kewajiban skema plasma.
BACA JUGA: Wabup Sergai Apresiasi Bantuan Pupuk dari PT Lonsum untuk 16 Kelompok Tani
“Maka kita minta di tahun 2025 ini seluruh perusahaan sawit membuat skemanya. Dua puluh persen dari luas areal yang dikelola harus dipenuhi,” tegasnya.
Ia memastikan Pemkab Tapteng akan mengawal seluruh tahapan hingga 2026, dengan target seluruh perusahaan menuntaskan kewajiban kemitraan. Menurutnya, pemerintah daerah siap menjatuhkan sanksi kepada perusahaan yang tetap tidak patuh.
“Kalau masih membandel, kita akan evaluasi sesuai ketentuan perundang-undangan. IUP dan HGU pun bisa kita cabut,” tegas Masinton.
Dari tujuh hingga delapan perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi di Tapteng, Masinton menjelaskan baru dua perusahaan melaporkan skema plasma masing-masing.
BACA JUGA: Wagub Sumut Surya Sebut DWP Mitra Strategis Pemerintah Sejahterakan Rakyat
“Nauli Sawit dan SGSR masih menunjukkan niat baik. Untuk PT CPA, kita wanti-wanti! Dan seluruh perusahaan sawit dengan luas di atas 25 hektare wajib memiliki izin usaha penanaman modal,” tegasnya lagi.
Dukungan untuk Kelestarian Lingkungan
Kepala UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Wilayah XI Pandan, Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Antonius Simanjuntak, menyatakan dukungan penuh atas langkah Pemkab Tapteng. Penataan perkebunan sawit beriringan dengan upaya menjaga kelestarian lingkungan.
“Kami mendukung penuh upaya Pak Bupati untuk mengimplementasikan kelestarian lingkungan, mulai dari sumber air hingga kawasan perbukitan agar tidak terjadi longsor atau kekeringan,” ujarnya.
Antonius juga menjelaskan, pihaknya terus mengintensifkan sosialisasi kepada masyarakat di kecamatan yang berbatasan dengan kawasan hutan. Langkah itu bertujuan mencegah perambahan dan mengurangi potensi kerusakan hutan di Tapteng. (KSC)
REPORTER: Benny Setiawan
