Pelaku Usaha Kuliner di Deli Serdang Wajib Miliki SLHS dan SLS

Pelaku Usaha Kuliner di Deli Serdang Wajib Miliki SLHS dan SLS
DUKUNG PELAKU KULNER: Pemerintah Deli Serdang dorong pelaku usaha kuliner memiliki SLHS dan SLS untuk keamanan pangan masyarakat. (FOTO: Ist)

KLIKSUMUT.COM | LUBUK PAKAM ~ Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Deli Serdang mewajibkan seluruh pelaku usaha kuliner dan penyedia akomodasi untuk memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), Sertifikat Laik Sehat (SLS), dan Label Higiene Sanitasi Pangan (HSP). Langkah ini bertujuan menjamin keamanan pangan bagi masyarakat dan konsumen.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP), A Fitriyan Syukri SSTP MSi, melalui Surat Pemberitahuan Kewajiban Memiliki SLHS, SLS, dan HSP No.400.7.11/0695/DPMPTSP-05/2026, tanggal 11 Maret 2026, meminta pelaku usaha tidak menunda pengurusan sertifikat tersebut.

“Kami meminta kepada para pemilik usaha kuliner, termasuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), untuk tidak menunda pengurusan SLHS. Ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi yang dipimpin Bupati dan Wakil Bupati Deli Serdang dengan seluruh jajaran perangkat daerah, pada Selasa, 10 Maret 2026 lalu,” jelas Kadis PMPTSP, Kamis (12/3/2026).

BACA JUGA: TP PKK Asahan dan IAD Perkuat Sinergi, Dorong UMKM dan Promosi Produk Unggulan Daerah

Kewajiban ini berdasarkan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM No.5 Tahun 2025. Sertifikat berlaku bagi semua jenis usaha kuliner, mulai dari restoran, rumah makan, kafe, depot air minum, hingga layanan boga di hotel.

Jumlah Pelaku Usaha dan Tingkat Kepemilikan SLHS

Berdasarkan data Nomor Induk Berusaha (NIB) di OSS RBA, Kabupaten Deli Serdang memiliki 3.222 pelaku usaha di bidang kuliner dan akomodasi. Rinciannya, rumah makan 2.198, kafe 631, restoran 334, hotel melati 30, dan hotel berbintang 29. Namun, hanya 25 usaha yang telah memiliki SLHS dan dua usaha memiliki SLS.

“Jumlah kegiatan usaha yang memiliki SLHS di Kabupaten Deli Serdang masih sangat rendah. SLHS bukan sekadar dokumen administratif, melainkan wujud tanggung jawab pelaku usaha terhadap kesehatan konsumen. Sertifikat ini menjamin proses pengelolaan pangan sudah sesuai standar, aman, dan higienis,” tegas Kadis PMPTSP.

BACA JUGA: Aceh Dorong UMKM Naik Kelas Lewat Pameran Kriya Unggulan dan Kolaborasi Dekranasda

Bacaan Lainnya

SLHS membuktikan tempat pengelolaan pangan telah memenuhi persyaratan higienis. Memiliki sertifikat ini tidak hanya mematuhi regulasi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen, menambah profesionalisme usaha, dan menghindarkan pelaku usaha dari sanksi administratif.

Kemudahan Pengurusan dan Sanksi Bagi Pelanggar

Dinas PMPTSP mempermudah pengurusan SLHS melalui sistem Online Single Submission (oss.go.id). Pelaku usaha juga bisa mendapatkan pendampingan di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Deli Serdang, Lubuk Pakam. Sertifikat berlaku tiga tahun dan dapat diperpanjang dua bulan sebelum masa berlaku habis.

“Dengan memiliki SLHS, diharapkan kualitas usaha kuliner di Kabupaten Deli Serdang meningkat dan menjamin keamanan konsumsi pangan masyarakat,” harap Kadis PMPTSP.

Pelaku usaha yang menolak mengurus sertifikat akan menerima sanksi bertahap. Sanksi pertama berupa teguran lisan atau tertulis, disusul perintah perbaikan sanitasi, pemeriksaan kesehatan penjamah makanan, dan pengurusan SLHS. Jika pelanggaran berlanjut, Pemkab dapat menghentikan sementara kegiatan usaha hingga menutup usaha tersebut melalui OPD terkait. (KSC)

Pos terkait