Kalau tahun 2020-2021situasi sedang dipuncak pandemi Covid, tapi kalau sekarang sudah endemik, anak sekolah saja sudah bisa tatap muka, kenapa sidang yang sakral dilakukan secara online, gak adil itu. Mereka sebagai advokat menilai tersangka/terdakwa hak-haknya pasti dirugikan kalau sidang online terus dilakukan.
“Menurut Panitra Muda Mahkamah Agung, Perma No 4/2020 tentang administrasi sidang online, sidang online sifatnya solutif saja, bukan regulatif, jadi tidak cocok jikapun sidang online terus menerus diterapkan sebab bertentangan dengan KUHAP,” tegas Epza.
Dr. Hasan Basri, MM Ketua Dewan Penyantun PB PASU menyatakan bahwa dirinya sebagai Dewan Penyantun tugas utamanya untuk mengarahkan agar advokat PASU menjadi santun.
“Saya di PASU diamanahkan sebagai Dewan Penyantun, tugas utamanya saya mengarahkan agar advokat PASU menjadi santun. Saya tidak akan banyak bicara, karena dalam pidato pembuka tadi, Ketum PASU sudah banyak menguraikan. Menurut saya masalah hukum selalu menarik untuk didiskusikan salah satu yang menarik tentang sidang inline. Saya sudah tidak sabar untuk mendengar paparan dari para nasumber, dengan ini saya buka seminar ini secara resmi,” kata Hasan Basri yang juga merupakan mantan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan itu.
Dr. Mahmud Mulyadi, SH M.Hum Ahli pidana menyatakan secara akademis sidang online tidak efektif, karena tidak dapat menggali pernyataan dari saksi, korban ataupun terdakwa. Judul seminar ini bagus, bisa untuk judul disertasi, karena menguji efektivitas, hanya saja orang eksakta lebih tepat untuk menguji efektivitas, kalau orang sosial judul ini dibuat jadi disertasi, penelitiannya bisa dua sampai tiga tahun baru selesai.
Abyadi Siregar, Kepala Ombudsman Sumut menyatakan bahwa dirinya telah menyaksikan langsung persidangan online, karena pernah bertindak sebagai saksi. Menurut Abyadi sidang online banyak kekurangannya, tidak efektif, jaringan putus-putus, suara terganggu, riuh kayak pasar.
Totok Wintarto, SH MH Tenaga Ahli KY RI menyatakan, bahwa Pengadilan dan kemenkumham harus menyediakan fasilitas yang layak dalam pelaksanaan sidang online, agar tidak ada yang dirugikan.
Kriston Napitupulu, Amd IP SH, mewakili kakanwil Hukum dan HAM Sumut menyatakan, memang sidang online perlunya ditinjau ulang, karena kondisi di lapas pun tidak memadai untuk melakukan sidang secara online, karena faktanya dalam satu hari bisa mencapai 300 napi yang harus mengikuti sidang secara online.
BACA JUGA: Sejarah Lahirnya PASU Didasari Pasal 16 dan 22 UU Advokat
Ir. Khairi Amri mantan Napi sidang online, menyatakan dirinya sangat dirugikan akibat diterapkannya sidang secara online.
“Harusnya di dalam persidangan itu selain Hakim, Jaksa dan Pengacara, saya juga sebagai Terdakwa harus dihadurkan, tapi faktanya saya tidak pernah dihadirkan didepan persidangan. Sebab itu, saya sangat merasa dirugikan akibat diteraokannya persidangan secara online ini,” tandas Amri.
Selanjutnya Dr. Arso, SH M.Hum Wakil Ketua MUI Sumut salah satu peserta memberikan tanggapannya, bagus kali PASU buat seminar ini. Menurutnya UU lebih tinggi dari Perma, jadi sidang online ini perlu ditinjau dan dikaji ulang.
“Saran saya kepada PASU, hasil seminar ini harus dibuat jadi rekomendasi dan kirimkan ke Mahkamah Agung, supaya sidang digelar tatap muka,” tutup Arso. (BNL)
