REPORTER: Juniker Berutu
KLIKSUMUT.COM | DAIRI – Belum genap dua tahun menjabat, Kepala Desa (Kades) Lumban Toruan, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi, Ernawati Purba, diduga menghindari wartawan dan jarang masuk kantor. Kondisi ini memunculkan keresahan di tengah masyarakat yang membutuhkan pelayanan desa yang optimal.
Pantauan tim media, beberapa kali kunjungan ke Kantor Desa Lumban Toruan untuk melakukan konfirmasi terkait kegiatan fisik dan program pemberdayaan desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun anggaran 2024, Kepala Desa tidak berada di tempat. Bahkan, sejumlah staf desa pun enggan memberikan keterangan terkait keberadaan sang kades.
BACA JUGA: HUT ke-22, DPRD Pakpak Bharat Gelar Sidang Paripurna Istimewa: Bupati Franc Tumanggor Sampaikan Capaian Pembangunan dan Apresiasi Tokoh Pemekaran
“Sudah beberapa kali kami ke kantor desa, tapi Bu Kades tidak pernah ada. Seolah-olah menghindar,” ujar salah satu jurnalis yang melakukan peliputan, Rabu (30/07/2025).
Sikap tertutup ini menimbulkan berbagai spekulasi, termasuk dugaan bahwa sang kades alergi terhadap wartawan dan enggan terbuka terkait pengelolaan anggaran desa.
Seorang warga setempat yang enggan disebutkan namanya pun angkat bicara. “Kami pun heran bang, baru menjabat kok sudah sembunyi-sembunyi begitu. Masyarakat jadi sulit mendapat pelayanan,” ungkapnya.
Kuat dugaan, Kepala Desa Ernawati Purba jarang masuk kantor, dan kondisi ini disesalkan banyak pihak karena berdampak langsung pada pelayanan publik di Desa Lumban Toruan. Kebutuhan warga akan informasi dan pelayanan administratif jadi terbengkalai.
BACA JUGA: Sahuti Aspirasi Masyarakat Pakpak Bharat, Gubernur Sumut akan Bangun Infrastruktur hingga Bantu Pedagang Kecil
Tak hanya itu, saat dihubungi melalui sambungan telepon seluler oleh awak media, Ernawati Purba juga tidak merespons. Hingga berita ini diterbitkan, upaya konfirmasi tidak membuahkan hasil.
Atas kondisi ini, masyarakat mendesak Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Dairi untuk segera turun tangan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja Kepala Desa Lumban Toruan. Dikhawatirkan, jika dibiarkan, roda pemerintahan desa tidak berjalan sebagaimana mestinya dan akan merugikan warga secara berkelanjutan. (KSC)
